Reformasi Perpajakan Dorong Efektivitas Pengawasan

JAKARTA - Berbagai reformasi perpajakan yang sudah diterapkan membuat langkah pengawasan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan makin efektif. Sebab, pengawasan tersebut didukung basis data yang sudah sangat lengkap.

"Walaupun belum sempurna, namun terus ditingkatkan sehingga bila ada wajib pajak yang tidak patuh atau jika ada yang tidak mendaftar sebagai wajib pajak, cepat atau lambat pasti akan diketahui dan akan menghadapi risiko ketidakpatuhan dimulai dengan imbauan sampai penegakan hukum pajak," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Neilmaldrin Noor, dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat, pekan lalu.

Dia menuturkan pemerintah berusaha semaksimal mungkin mengumpulkan penerimaan dari semua subjek pajak sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Selama ini, DJP terus memperbaiki sistem administrasi serta kepastian regulasinya untuk memperluas basis data perpajakan.

Pemerintah telah memiliki kewenangan untuk meminta data keuangan berupa laporan keuangan, bukti, maupun keterangan dari lembaga jasa keuangan, seperti perbankan, pasar modal, perasuransian, atau jasa keuangan lainnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017, yang data tersebut secara rutin diterima oleh DJP setiap April.

Adapun sebanyak 69 instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lainnya juga mengirim data terkait perpajakan secara berkala kepada DJP yang diterima setiap bulan, setiap semester, atau setiap tahun tergantung dari jenis datanya.
Halaman Selanjutnya....