Reformasi Pabean dan CAD

Dari satu sisi memang ada peningkatan terkait status peringkat logistic performance indicator (LPI). Skor LPI 2018 memang sudah naik ke urutan 46 dengan skor 3,15 dibanding dua tahun lalu di posisi 63. Terjadi kenaikan peringkat sampai 17 tingkat. Betapa pun Indonesia masih membutuhkan kepastian soal regulasi di daerah kepabeanan, jika dalam waktu dekat diimplementasi manifest generasi (MG) III, sudah menjadi jawaban dari rekomendasi untuk perbaikan LPI 2020.

Berikutnya, mahalnya biaya logistik yang saat ini terjadi di Indonesia. Biaya per kontainer, dokumen, administrasi untuk pabean dan kontrol teknis. Kemudian, biaya agensi kepabeanan, penanganan terminal dan transportasi darat masih dibanderol 571 dollar AS per kontainer. Padahal Malaysia bertarif 525 dollar AS per kontainer. Bahkan Singapura 475 dollar AS per kontainer.

Biaya dokumen ekspor dan impor 130 dollar AS di Jakarta dan 170 dollar AS di Surabaya. Ini diperoleh dari studi Doing Business Bank Dunia 2018. Pada saat yang sama, bea per dokumen ekspor atau impor di Singapura 37 dollar AS. Sementara itu, di Malaysia 45 dollar AS. Di samping itu, diperlukan 60 jam penyelesaian dokumen (inklaring) yang merupakan pre-clearance. Adapun Singapura tercatat hanya dua jam, Malaysia 10 jam, dan Thailand 11 jam.

Menyederhanakan sisdur kepabeanan utamanya untuk kelancaran arus impor memang bagai dua sisi pisau. Dipercepat menjadikan prosesnya sangat singkat. Artinya, akan mendorong para importir melakukan impor kembali. Padahal, saat ini Indonesia mendapat pukulan keras karena belum berimbangnya neraca ekspor dan impor. Defisit CAD semakin sulit direm dan potensial kian meningkat.

Sebelum reformasi pabean, defisit neraca dagang sampai November 2018 tercatat 2,05 miliar dollar AS. Pernah terjadi surplus pada September 2018. Namun, kembali defisit pada Oktober 2018 sebesar 1,82 miliar dollar AS. Tingginya defisit neraca dagang pada kuartal III tahun lalu disumbang defisit jasa 2,22 miliar dollar AS.
Halaman Selanjutnya....