Ratusan Loyalis Assad Ditangkap di Suriah

BEIRUT - Pemerintah baru Suriah telah menangkap hampir 300 orang, termasuk informan, pejuang pro-rezim dan mantan tentara, dalam tindakan keras terhadap loyalis mantan Presiden terguling Bashar al-Assad, kata sebuah kelompok pemantau pada Minggu (29/12).

Sejak pemberontak yang dipimpin oleh kelompok Islam Hayat Tahrir al-Sham (HTS) menggulingkan Assad tiga pekan lalu, mengakhiri lebih dari lima dekade pemerintahan keluarga, pemerintah baru di Suriah telah mengintensifkan upaya untuk mengkonsolidasikan kendali.

Sebelumnya pada Kamis (26/12) lalu, pasukan keamanan pemerintahan baru telah melancarkan operasi skala besar terhadap milisi Assad.

"Dalam waktu kurang dari sepekan, hampir 300 orang telah ditahan di Damaskus dan pinggirannya, serta di Homs, Hama, Tartus, Latakia dan bahkan Deir Ezzor," kata Rami Abdel Rahman, kepala pemantau perang Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Kantor berita SANA juga melaporkan penangkapan pekan ini yang menargetkan anggota milisi Assad di Provinsi Hama dan Latakia, tempat senjata dan amunisi disita.

Di antara mereka yang ditangkap, menurut SOHR adalah mantan informan rezim, pejuang pro-Iran, dan perwira militer berpangkat rendah yang dituduh melakukan pembunuhan dan penyiksaan, kata Abdel Rahman.

SOHR yang berkantor pusat di Inggris, mengandalkan jaringan sumber di seluruh Suriah untuk mengumpulkan informasinya. Abdel Rahman mengatakan bahwa kampanye yang sedang berlangsung, tetapi tidak ada tokoh terkemuka yang ditangkap kecuali Jenderal Mohammed Kanjo Hassan, mantan kepala peradilan militer di bawah Assad, yang dilaporkan mengawasi ribuan hukuman mati setelah persidangan singkat di penjara Saydnaya.

Mengacu pada video media sosial yang memperlihatkan orang-orang bersenjata menyiksa tahanan dan bahkan melakukan eksekusi singkat, Abdel Rahman mengatakan bahwa beberapa individu, termasuk informan, langsung dieksekusi setelah ditahan. AFP tidak dapat memverifikasi keaslian video tersebut secara independen.

“Penangkapan tersebut dilaporkan terjadi dengan kerjasama penduduk setempat," Abdel Rahman menambahkan.

HTS memimpin koalisi mantan kelompok pemberontak Islam yang memasuki Damaskus pada 8 Desember setelah serangan cepat, yang memaksa Assad melarikan diri ke Russia.

Anas Khattab, kepala baru Intelijen Umum, telah berjanji untuk merombak aparat keamanan, mencela ketidakadilan dan tirani rezim sebelumnya, yang lembaganya menabur korupsi dan menimbulkan penderitaan pada rakyat.

Sebelumnya kantor berita Anadolu melaporkan sedikitnya 70 perwira di era rezim al-Assad yang sebelumnya melarikan diri ke Lebanon, dikabarkan telah diserahkan kepada pemerintahan baru Suriah. Menurut sumber-sumber militer di pemerintahan Suriah pada Sabtu (28/12), ke-70 perwira itu ditangkap di Lebanon.

"Pada Sabtu, tentara menyerahkan sekitar 70 warga negara Suriah, termasuk perwira berbagai pangkat dari pasukan rezim sebelumnya, kepada Direktorat Operasi Militer Suriah," kantor berita Lebanon, NNA, melaporkan.

Mereka yang diserahkan ke Suriah itu ditangkap di Distrik Jbeil, Provinsi Lebanon Pegunungan, pada Jumat (27/12), setelah mereka memasuki negara itu secara ilegal.

Penyelenggaraan Pemilu

Sementara itu pemimpin de facto Suriah, Ahmed al-Sharaa alias Abu Mohammed al-Golani,mengatakan bahwa penyelenggaraan pemilu di Suriah dapat memakan waktu hingga empat tahun.

“Penyusunan konstitusi baru bisa memakan waktu hingga tiga tahun,” kata Sharaa dalam kutipan wawancaranya dengan lembaga penyiaran milik negara Saudi, Al Arabiya. "Kami pun perlu melakukan sensus penduduk yang komprehensif sebelum mengadakan pemilu damai di Suriah, dan kami juga menantikan konstitusi yang akan bertahan selama mungkin,"

Sharaa pun memperkirakan Suriah membutuhkan waktu hingga satu tahun untuk melihat perubahan drastis di negaranya.

"Suriah memerlukan waktu satu tahun agar warganya dapat melihat perubahan layanan yang radikal," ungkap dia

Sharaa lalu menegaskan bahwa HTS pun akan dibubarkan dan hal ini akan diumumkan pada konferensi dialog nasional. AFP/ST/I-1