Rapat Gabungan Setuju Verifikasi

Mengadapi persiapan Pemilu serentak 2019, rapat gabungan DPR, Pemerintah dan penyelenggara Pemilu kembali digelar. Kali ini fokus pada soal verifikasi partai peserta pemilu.

Jakarta - Komisi bidang pemerintahan dalam negeri yakni Komisi II DPR, Pemerintah (Mendagri), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyepakati untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait verifikasi parpol pada pemilu 2019 dengan prinsip tidak bertentangan dengan UU No 7/2017 tentang Pemilu.

Kesepakatan tersebut merupakan salah satu dari tiga kesimpulan pada rapat kerja gabungan antara Komisi II DPR RI, Menteri Dalam Negeri, KPU, Bawaslu dan DKPP, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (16/1). Sedangkan dua kesimpulan lainnya adalah, Pemerintah dan DPR tidak melakukan perubahan UU Pemilu serta KPU melakukan penyesuaian Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No 7 tahun 2017 dan PKPU No 11 tahun 2017.

Hetifah Sjaifudian, anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar mengatakan, fraksi-fraksi di Komisi II DPR dapat menerima dengan baik tiga kesimpulan tersebut, karena partai politik prinsipnya harus siap menghadapi pemilu. "Partai Golkar siap menghadapi verifikasi faktual, dengan prinsip KPU tidak melakukan pelanggaran tahapan pemilu," katanya.

Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, putusan MK itu setidaknya dapat meyakinkan KPU sebagai penyelenggara pemilu untuk melakukan verifikasi, apalagi waktunya juga sudah tidak memungkinkan. Tjahjo berpendapat, putusan MK adalah mengikat, tetapi ada koridor yang dalam menjalankan tugasnya, KPU tidak menyimpang dari PKPU itu sendiri.
Halaman Selanjutnya....