Rangking CPI Indonesia Naik Tujuh Peringkat

Kedua, tambah Laode, sistem pengawasan internal pemerintah tidak berjalan. Ketiga, rekomendasi KPK tidak dilaksanakan secara optimal oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Keempat, upaya peningkatan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) harus dilakukan bersama.

Laode membenarkan jika potret tentang kasus korupsi di KPK dari segi aktor yang paling banyak sebagai penghambat CPI Indonesia. Ia menyebut sekitar 88 persen melibatkan aktor-aktor politik seperti DPR, bupati, gubernur yang dipilih secara politik.

"Memang dari survei-survei kebanyakan itu masih rendah, tetapi apakah ada yang dibuat pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan atau perbaikan sistem di lembaga penegak hukum kita? Karena menurut reformasi yang awalnya harus kita benahi itu aparat penegak hukum dulu," kata Laode.

ola/N-3