Rangking CPI Indonesia Naik Tujuh Peringkat

Kemudahan perizinan investasi menjadi satu daya ungkit yang besar dalam kontribusinya menaikkan CPI Indonesia sehingga naik tujuh peringkat.

JAKARTA - Transparency International Indonesia (TII) merilis skor Corruption Perceptions Index (CPI) Indonesia, naik satu poin dengan ranking naik tujuh peringkat dari tahun 2017 lalu menjadi 89 dari 180 negara. Skor CPI Indonesia untuk tahun 2018 ini adalah 38 dari hitungan 0 sampai 100.

"Tahun lalu rangking CPI Indonesia berada di angka 96. Jika melihat rekam jejak 10 tahun terakhir, perjalanan CPI Indonesia di tahun 2009 berada pada skor 28 ranking 111, dan di tahun 2018 skornya 38 dan ranking 89. Secara grafik regresinya linear meningkat satu poin per tahun," kata Manajer Departemen Riset TII, Wawan Suyatmiko pada peluncuran CPI 2018, di Jakarta, Selasa (29/1).

Menurut Wawan, beberapa negara yang skornya sama dengan Indonesia dan rankingnya sama adalah Bosnia dan Herzegovina, Sri Lanka dan Swaziland. Di ASEAN, Indonesia menempati peringkat ke-4. Tren yang terjadi di Indonesia dengan skor 38 dan rangking 89 ini disumbang dari sembilan indikator.

Wawan merinci dua sumber data yang menyumbang kenaikan adalah Global Insight Country Risk Ratings sebanyak 12 poin, danPERC Asia Risk Guide satu poin. Sedangkan lima sumber data yang stagnan atau tetap adalah World Economic Forum (WEF) EOS, PRS International Country Risk Guide, Bertelsmann Foundation Transform Index (BFTI), Economic Inteligence Unit (EIU), dan World Justice Project (WIP). Sedangkan sumber data yang menyumbang turun adalah IMD World Competitiveness Yearbooksebanyak tiga poin dan Varieties of Democracy (Vdem) Project turun dua poin.

"Secara lebih detail dari beberapa indikator tersebut WEF kita stagnan di poin 50 di atas rata-rata CPI 2017. Di PRS juga sama ada di 50, Global Insight mengalami kenaikan 12 poin dari 35 menjadi 47, IMD kita turun dari 41 menjadi 38. BFTI dan EIU kita stagnan di 37, PERC kita naik satu poin, Vdem kita turun dua poin, dan WIP kita stagnan di angka 20," katanya.

Korupsi Politik

Wawan mengatakan ada tiga hal yang penting bagi TII dan menjadi perhatian. Pertama, kenaikan signifikan sebanyak 12 poin dalam Global Insight Country Risk Rating, yang berarti bahwa proses kemudahan perizinan investasi ini menjadi satu daya ungkit yang besar dalam kontribusinya dalam menaikkan CPI Indonesia.

Kedua, yang stagnan ada di PRS sedangkan IMD World Competitiveness Yearbook yang turun ini banyak berbicara mengenai relasi antara pebisnis dan politisi. "Korupsi politik masih menjadi penghalang, penghambat dalam peningkatan skor CPI kita," jelasnya.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M Syarief menambahkan terdapat empat kendala yang dianggap sebagai penghambat peningkatan CPI Indonesia. Pertama, masih adanya gap antara Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan rekomendasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).

Kedua, tambah Laode, sistem pengawasan internal pemerintah tidak berjalan. Ketiga, rekomendasi KPK tidak dilaksanakan secara optimal oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Keempat, upaya peningkatan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) harus dilakukan bersama.

Laode membenarkan jika potret tentang kasus korupsi di KPK dari segi aktor yang paling banyak sebagai penghambat CPI Indonesia. Ia menyebut sekitar 88 persen melibatkan aktor-aktor politik seperti DPR, bupati, gubernur yang dipilih secara politik.

"Memang dari survei-survei kebanyakan itu masih rendah, tetapi apakah ada yang dibuat pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan atau perbaikan sistem di lembaga penegak hukum kita? Karena menurut reformasi yang awalnya harus kita benahi itu aparat penegak hukum dulu," kata Laode.

ola/N-3