Prolegnas Prioritas Harus Sesuai Kebutuhan Masyarakat
DPR telah menyelesaikan 225 Undang-Undang yang terdiri dari 48 RUU dari daftar Prolegnas 2019-2024 dan 177 RUU kumulatif terbuka.
Foto: ANTARA/Indrianto Eko SuwarsoJAKARTA - Penentuan rancangan undang-undang (RUU) yang akan dijadikan prioritas pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025 diharapkan akan mempertimbangkan aspek kebutuhan hukum masyarakat.
“Saat mendiskusikan untuk menetapkan RUU yang menjadi prioritas di Prolegnas 2025 nanti, aspek-aspek seperti kebutuhan hukum yang nyata di masyarakat dan urgensi-nya terhadap kemaslahatan orang banyak perlu juga menjadi pertimbangan,” kata Peneliti Bidang Hukum The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) Christina Clarissa Intania dalam keterangannya di Jakarta, kemarin.
Dia juga menyoroti RUU yang sudah lama masuk prolegnas, tetapi belum kunjung disahkan, seperti RUU Masyarakat Adat dan RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Oleh sebab itu, menurut Christina, perlu pengaturan agenda (agenda setting) dalam internal komisi di DPR. “Hal ini penting agar kinerja DPR nantinya bisa secara tepat menjawab permasalahan di masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Christina mengatakan, DPR sudah memiliki komposisi personel dan alat kelengkapan baru, terutama Badan Aspirasi Masyarakat, sehingga seharusnya bisa menjadi motivasi untuk berinovasi dalam manajemen penyusunan RUU yang efektif dan mengedepankan partisipasi bermakna.
“DPR hanya perlu untuk mau beradaptasi dan berbenah untuk sistem teknis penyusunan RUU dan pelibatan publik yang lebih akomodatif dan efektif ke depannya. Publik memiliki ekspektasi yang sangat tinggi untuk partisipasi bermakna, kualitas draf RUU yang lebih baik juga,” ujar dia.
Selain itu, mengingat komposisi kementerian yang baru berpengaruh terhadap perubahan koordinasi mitra di DPR, Christina mengatakan bahwa masing-masing komisi perlu melakukan koordinasi yang baik. Ditekankan pula oleh Christina bahwa publik perlu ikut aktif menyuarakan isu yang penting untuk disorot DPR sebagai bentuk cerminan kebutuhan hukum di masyarakat.
Berita Trending
- 1 Pemanasan Bagus Madrid Jelang Bertemu Atalanta
- 2 Sah, KPU Sampaikan Paslon Herman Deru-Cik Ujang Raih Suara Terbanyak Pilgub Sumsel 2024
- 3 Akhirnya Setelah Gelar Perkara, Polisi Penembak Siswa di Semarang Ditetapkan Sebagai Tersangka
- 4 Kabar Menggembirakan, Kemenag Berikan Perlindungan Jamsostek ke 165 Ribu Guru Madrasah
- 5 Menkes Minta Masyarakat Tak Khawatirkan Iuran BPJS Kesehatan, Ini Alasannya
Berita Terkini
- Enam Wakil Indonesia Siap Berlaga di BWF World Tour Finals 2024
- Tim SAR Temukan Korban Kapal Tenggelam dalam Kondisi Meninggal
- Ikan Paus Ditemukan Terdampar di Perairan Laut Ngada NTT
- Canggih! OpenAI Rilis Generator Video AI Sora ke Publik
- Bantu Pendidikan Indonesia Timur, YPA-MDR Luncurkan Sekolah Binaan SMPN 18 Borong