Prioritas Serap Produk Petani sebagai Kunci Mencapai Swasembada Pangan

» Bulog harus membuktikan jadi lembaga yang menjalankan misi pemerintah dengan berpihak kepada para petani.

JAKARTA– Perubahan Perum Bulog menjadi badan otonom sudah dibahas dan disepakati dalam rapat koordinator dengan menteri-menteri di bidang pangan. Menteri Koordinator bidang Pangan (Menko Pangan), Zulkifli Hasan, di Jakarta, Kamis (21/11), mengatakan pemerintah sudah sepakat untuk mentransformasi Bulog.

“Sudah disepakati tadi, yang penting lembaganya akan ada perubahan. Nanti seperti apa, kita akan bahas lagi minggu depan, mulai terus maraton,” kata Zulkifli.

Fungsi Bulog, jelasnya, harus dikembalikan menjadi lembaga nonkomersial. Hal itu dimaksudkan untuk mencapai target swasembada pangan.“Untuk mencapai swasembada pangan, maka fungsi Bulog harus kembali, harus transformasi lembaganya, nggak bisa komersial lagi,” kata Zulkifli.

Direktur Utama Bulog, Wahyu Suparno, dalam kesempatan itu mengatakan saat Bulog menjadi badan otonom maka akan mendapat pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).Dengan adanya anggaran, maka Bulog bisa melakukan stabilisasi harga beras, gula, dan jagung.

“Nanti konsepnya itu kita dapat APBN.Dengan APBN itu, sebagai stabilisasi, kita bisa langsung stabilisasi, beli dari petani, beli dari petani gula dan petani jagung,” kata Wahyu.

Pakar pertanian dari UPN Veteran Jawa Timur, Ramdan Hidayat, yang diminta pendapatnya mengatakan terlalu dini menilai kebijakan pemerintah berhasil atau gagal mencapai swasembada pangan dengan mengubah bentuk Perum Bulog menjadi Badan Otonom.

Menurut Ramdan, Bulog harus membuktikan menjadi lembaga yang menjalankan misi pemerintah dengan menunjukkan keberpihakan kepada para petani.

“Secara hierarki tentu ini akan mempersingkat rantai birokrasi karena akan langsung di bawah Presiden. Harapannya tentu dengan perubahan itu, delegasi kebijakan yang pro petani bisa lebih terealisasi dari bentuk badan sebelumnya. Karena afirmasi dan bentuk kehadiran negara untuk petani adalah muara awal dari keberhasilan sektor pertanian,” kata Ramdan.

Dengantransformasi kelembagaan itu diharapkan visi dan misi Presiden yang memprioritaskan penyerapan produk dalam negeri, subtitusi impor, bisa terlaksana. Termasuk keberpihakan dalam bentuk bantuan-bantuan pupuk, bibit, dan kebijakan ke sektor pertanian lainnya.

Perencanaan Matang

            Pengamat pertanian dari Universitas Warmadewa (Unwar), Denpasar Bali, I Nengah Muliarta, mengatakan secara keseluruhan, perubahan yang diusulkan dapat memberikan peluang untuk memperkuat ketahanan pangan di Indonesia, asalkan dilaksanakan dengan perencanaan yang matang dan pengawasan yang efektif.

“Transformasi ini harus disertai dengan komitmen untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik agar tujuan swasembada pangan dapat tercapai dengan baik,” kata Muliarta. Transformasi Bulog menjadi lembaga nonkomersial dapat menjadi langkah strategis untuk mencapai swasembada pangan.

Dengan mengutamakan fungsi stabilisasi harga dan penyediaan pangan, Bulog dapat lebih fokus pada tujuan jangka panjang ketahanan pangan nasional daripada mengejar keuntungan. Dengan dukungan anggaran yang memadai, Bulog akan memiliki sumber daya untuk melaksanakan program-program yang mendukung petani lokal. “Ini dapat membantu memastikan ketersediaan pangan yang stabil dan terjangkau,” ungkap Muliarta.

Lebih Transparan

Lebih lanjut, dia mengatakan transformasi juga memiliki potensi positif karena ada tantangan yang perlu dihadapi, termasuk transparansi dalam penggunaan anggaran dan efisiensi operasional. Pengawasan yang ketat dan akuntabel sangat penting untuk memastikan bahwa Bulog dapat berfungsi dengan baik sebagai lembaga nonkomersial.

“Penting untuk melibatkan berbagai stakeholders, termasuk petani, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam proses transformasi ini. Partisipasi aktif dari semua pihak dapat membantu memastikan bahwa kebijakan yang diambil relevan dan efektif dalam konteks lokal,” katanya.

Transformasi juga memerlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Bulog untuk mengelola fungsi-fungsi baru dengan baik. Pelatihan dan pengembangan kompetensi akan menjadi kunci untuk mendukung peran Bulog sebagai lembaga yang berorientasi pada pelayanan publik.