
Presiden Prabowo Minta Harga Sembako Diturunkan, Harus Lebih Rendah daripada Ramadan Tahun Lalu
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono
Foto: ANTARA/Genta Tenri MawangiJAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajaran menterinya untuk menurunkan harga-harga sembako dan sejumlah komoditas pangan menjelang bulan Ramadan yang akan jatuh pada awal Maret mendatang.
Dalam acara makan siang bersama dengan sejumlah menteri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/2), Presiden meminta harga-harga sembako itu harus lebih murah dibandingkan Ramadan tahun lalu, dan untuk beberapa komoditas harganya harus lebih murah daripada harga di Malaysia.
“Pak Presiden ingin bring down the price (menurunkan harga), harus lebih murah dari (Ramadan) tahun lalu, dan beberapa item harus lebih murah dari Malaysia,” kata Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono saat ditemui selepas acara makan siang di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.
Oleh karena itu, Sudaryono menyebut Kementerian Pertanian pada Senin (24/2) nanti bakal menggelar operasi pasar di 500-an titik di berbagai daerah di Indonesia.
“Targetnya, titik-titik yang menjadi sasaran operasi pasar bertambah menjadi 4.000 pada awal puasa. Kita bisa lakukan operasi pasar beras, minyak goreng, gula pasir, bawang merah, bawang putih, kemudian ya sembako, daging termasuk, daging beku,” kata Wamentan Sudaryono.
Wamentan optimistis kementeriannya mampu memenuhi perintah Presiden menurunkan harga-harga sembako menjelang Ramadan.
Siapkan Strategi
Sebelumnya, kementerian akan berkolaborasi mengawasi harga pangan di pasaran dan melakukan operasi pasar untuk mengendalikan harga pangan selama Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri 2025. “Pemerintah berorientasi menurunkan harga komoditas pangan utama yang dibutuhkan masyarakat, terutama minyak goreng dan gula. Bila ada lonjakan, maka segera dilakukan operasi pasar,” kata Deputi Bidang Koordinasi Informasi dan Evaluasi Komunikasi Kantor Komunikasi Kepresidenan Fritz Edward Siregar, dalam rilis pers yang diterima, Kamis (20/2).
Hal itu dikatakannya usai rapat koordinasi terbatas kementerian dan lembaga di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan di Kantor Kementerian Pertanian, Rabu (19/2).
Fritz menegaskan, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan kementerian dan lembaga terkait berkolaborasi dalam mengawasi harga pangan tetap di bawah harga eceran Tertinggi (HET). “Kementerian Pertanian bekerja sama dengan Kementerian BUMN untuk memastikan harga tetap di bawah HET. Bila ada gejolak, maka kementerian dan BUMN terkait bergerak saling mendukung,” ujar Fritz.
Menurutnya, dalam rapat koordinasi terbatas, disepakati keterlibatan sejumlah BUMN untuk melakukan intervensi operasi pasar Gerakan Pangan Murah. Intervensi atau dukungan disesuaikan dengan bidang BUMN terkait.
“Semua harus bergerak, ikut membantu operasi pasar dalam Gerakan Pangan Murah. Semua harus saling mendukung, mengantisipasi ketersediaan bahan pangan di seluruh Indonesia,” kata dia.
Dalam konferensi pers setelah rapat koordinasi, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memberikan peringatan keras kepada para pengusaha yang tidak mematuhi dan tidak menjalankan penjualan bahan pokok sesuai HET.
Tidak main-main, perusahaan yang melanggar terancam disegel dan dibekukan izinnya. Pemerintah telah menetapkan HET untuk Minyakita sebesar 15.700 rupiah per liter, sedangkan angka realisasinya 17.500 rupiah atau melebihi HET.
Berita Trending
- 1 Cegah Tawuran dan Perang Sarung, Satpol PP Surabaya Gencarkan Patroli di Bulan Ramadan
- 2 AWS Dorong Inovasi Melalui Pendidikan Berbasis STEAM
- 3 Ditlantas Polda Babel awasi pergerakan kendaraan lintas kabupaten
- 4 Penemuan Fosil Purba di Tiongkok Mengubah Sejarah Evolusi Burung
- 5 Persija Jakarta Kini Fokus Laga Lawan PSM Makassar
Berita Terkini
-
Ini Tanggapan Bank BNI Soal Seruan Tarik Dana Massal dari Bank BUMN
-
Diambil Alih Amazon, Siapa yang Bakal Jadi James Bond Berikutnya?
-
Tekan Impor BBM, Program B40 Tahun 2025 Butuh 15,6 Juta Ton CPO
-
Sampah Terus Jadi Masalah, KLH Minta Pemda Beri Sanksi Pengelola Kawasan yang Tak Mau Urus Sampah
-
Demi Pertumbuhan Ekonomi, Kemenperin Perkuat Hilirisasi Petrokimia dan Gas