Presiden Prabowo Belum Bahas Bantuan Asing Dalam Rapat Makan Bergizi Gratis
Kepala BGN Dadan Hindayana jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/1/2025).
Foto: ANTARA/Genta Tenri Mawangi
Jakarta - Presiden Prabowo Subianto belum membahas keterlibatan bantuan-bantuan asing dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) pada rapat bersama jajaran menteri dan kepala lembaga terkait MBG di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof. Dadan Hindayana saat jumpa pers selepas rapat, menyebutkan bahwa Presiden saat ini masih fokus menggunakan seluruh kemampuan dalam negeri untuk pelaksanaan Makan Bergizi Gratis.
“Untuk hal yang terkait dengan bantuan luar negeri, pembiayaan lain, kami tidak bahas,” kata Kepala BGN menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers.
Dia menekankan Presiden dalam rapat siang ini justru memerintahkan seluruh kementerian/lembaga, TNI/Polri, dan pemerintah daerah bekerja sama mempercepat pelaksanaan Makan Bergizi Gratis agar dapat menyentuh anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui dan balita di seluruh daerah Indonesia.
“Kami fokus bagaimana agar seluruh anak dan penerima manfaat segera mendapatkan makan bergizi, karena itu kegelisahan (Presiden) yang paling besar. Banyak (anak-anak) yang iri, dan ingin segera mendapatkan manfaat,” kata Prof. Dadan.
Oleh karena itu, Presiden dalam rapat yang berlangsung selama 2 jam lebih di Istana itu memerintahkan jajarannya untuk menjadikan makan bergizi sebagai program lintas sektoral.
“Kami dikumpulkan untuk melakukan proses percepatan-percepatan yang perlu dilakukan, dan ini lintas sektoral. Mulai dari perencanaan di Bappenas, bantuan Kementerian Pertahanan, TNI, Polri, Menteri Desa, Menteri Koperasi, Menteri UMKM, Menteri Dalam Negeri, kemudian Menteri BUMN, dan lain-lain,” kata Kepala BGN.
Dia menambahkan semua pihak, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menyatakan dukungannya dalam rapat terkait pengaturan anggaran, kemudian ada dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang akan memberikan dukungan melalui peraturan-peraturan yang diteken langsung oleh Presiden Prabowo.
Makan Bergizi Gratis, yang merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo, mulai efektif berjalan pada 6 Januari 2025. Hari pertama MBG digelar, ada 190 SPPG yang beroperasi memasok makan bergizi untuk sekolah-sekolah dan posyandu di 26 provinsi.
Dalam rentang waktu seminggu lebih, Kepala BGN menyebut per 17 Januari 2025 ada 238 SPPG yang beroperasi memasok makan bergizi untuk lebih dari 650.000 penerima manfaat di 31 provinsi.
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) merupakan unit kerja yang dibentuk BGN untuk mengoperasikan dapur-dapur umum makan bergizi gratis. Setiap SPPG dipimpin oleh seorang Kepala SPPG, yang dibantu oleh seorang ahli gizi dan seorang akuntan.
Dadan menargetkan jumlah SPPG bakal terus bertambah. Nantinya pada April 2025, BGN memasang target ada 3 juta penerima manfaat makan bergizi gratis, kemudian pada Agustus ada 6 juta penerima manfaat.
Terkait pelaksanaan MBG, beberapa negara menyatakan ketertarikannya untuk membantu, di antaranya China dan Jepang.
Presiden China Xi Jinping dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo di Beijing, China, 9 November tahun lalu, sepakat mendanai program Makan Bergizi Gratis Pemerintah Indonesia. Komitmen dana itu tertuang dalam nota kesepahaman kerja sama (MoU) antara Pemerintah China dan Pemerintah Indonesia.
Sementara itu, Pemerintah Jepang, sebagaimana disampaikan Perdana Menteri Shigeru Ishiba juga berkomitmen membantu Indonesia memberikan pelatihan dan mengirimkan tenaga ahli.
