Presiden Minta Hakim Menegakkan Keadilan Tanpa Pandang Bulu

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta para hakim di Indonesia untuk menegakkan keadilan tanpa pandang bulu. Selain itu, para hakim juga dituntut agar menjaga integritas, berani menegakkan kebenaran dan keadilan serta menjadi pelindung rakyat terutama dalam memberantas korupsi.

“Atas nama rakyat Indonesia, saya mengimbau jadilah hakim yang berintegritas, jadilah pengayom dan pelindung rakyat. Berilah keadilan, tegakkan keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia dengan tidak pandang bulu,” kata Prabowo di Jakarta, Rabu (19/2) saat menghadiri penyampaian laporan tahunan Mahkamah Agung yang mengangkat tema “Dengan Integritas, Peradilan Berkualitas”.

Halim kata Presiden harus berani menegakkan kebenaran, kejujuran, keadilan dan memberantas korupsi.

“Mari kita bekerja sebaik-baiknya untuk anak dan cucu kita,” kata Kepala Negara.

Dalam kesempatan itu, Ketua Mahkamah Agung RI Sunarto menyampaikan pidato laporan tahunan Mahkamah Agung diantaranya mencakup prestasi, jumlah perkara putus, jumlah sisa perkara, dan pencapaian-pencapaian MA selama periode setahun terakhir.

Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho yang diminta pendapatnya mengatakan dorongan dari Presiden kepada para hakim merupakan langkah yang sangat penting dalam reformasi hukum di Indonesia.

“Presiden menegaskan bahwa sistem peradilan harus bersih dan berpihak kepada keadilan sejati. Ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah serius dalam membangun sistem hukum yang transparan dan tegas terhadap pelanggaran hukum, termasuk dalam pemberantasan korupsi,” kata Hardjuno saat dihubungi Rabu (19/2).

Menurut Hardjuno, seruan Presiden kepada hakim untuk berani dalam menegakkan keadilan memiliki dampak besar, terutama dalam konteks pemberantasan korupsi. Selama ini, sistem peradilan sering kali mendapat perhatian publik terkait dengan isu independensi dan transparansi dalam menangani kasus-kasus besar.

Dengan adanya pernyataan tegas dari Presiden, diharapkan Mahkamah Agung dapat lebih progresif dalam memastikan keadilan bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali.

“Pesan Presiden bahwa peradilan harus memiliki derajat yang sama dengan eksekutif dan legislatif dalam sistem trias politika merupakan pengingat penting bahwa peran yudikatif tidak boleh lemah dalam menghadapi tantangan penegakan hukum. Hakim harus memiliki keberanian untuk melawan intervensi dan tetap berpegang pada prinsip keadilan yang sejati,” kata Hardjuno.

Dia juga menekankan bahwa integritas hakim bukan hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga tanggung jawab kelembagaan. “Kita perlu melihat bagaimana peradilan memastikan sistem perekrutan dan pembinaan hakim dilakukan dengan ketat, agar hanya mereka yang benar-benar memiliki kompetensi dan moralitas tinggi yang berada di posisi ini,” jelasnya.

Menurut Hardjuno, langkah konkret dari Mahkamah Agung dalam menindaklanjuti seruan itu akan menjadi ujian sejauh mana reformasi hukum dapat berjalan efektif. Dengan adanya kepemimpinan yang kuat dari Presiden, serta peran aktif dari para hakim yang berintegritas, sistem hukum Indonesia dapat semakin kokoh dan menjadi pilar utama dalam menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Lebih lanjut Hardjuno mengingatkan bahwa situasi saat ini membutuhkan tindakan nyata yang cepat dan efisien sehingga seruan Presiden tersebut dapat segera dirasakan oleh masyarakat.

“Pernyataan Presiden memberikan pesan kuat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa kompromi. Namun, kita juga melihat bahwa di saat yang sama, masih banyak kasus yang mencoreng sistem peradilan kita,” kata Hardjuno.

Revormasi Peradilan

Peneliti Hukum Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhamad Saleh mengatakan komitmen kepala Negara untuk mendorong penguatan kekuasaan kehakiman tidak boleh terbatas pada “ucapan” dan seremonial.

Permintaan Prabowo kepada Hakim untuk menjaga integritas dan menjadi pelindung rakyat, itu jangan hanya di dorong ke MA sebagai institusi. Ini mestinya dijawab melalui perubahan regulasi yang menjadi kewenangan Presiden dan DPR.

Menurut Saleh, masalah independensi peradilan di Indonesia tidak terbatas pada soal kesejahteraan, lebih rumit dari pada itu ada banyak masalah struktural kelembagaan, dan intervensi eksternal kelembagaan yang harus segera diakhiri.