Presiden Duterte Urung Akhiri Pakta Pertahanan Filipina-AS

MANILA - Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, telah membatalkan keputusan untuk mengakhiri kesepakatan militer penting dengan Amerika Serikat (AS). Hal itu disampaikan oleh Menteri Pertahanan Filipina, Delfin Lorenzana, saat kunjungan Menteri Pertahanan AS, Lloyd Austin, ke Filipina pada Jumat (30/7).

Sebelumnya pada Februari tahun lalu, Duterte mengatakan kepada AS bahwa ia berencana untuk membatalkan Perjanjian Kunjungan Pasukan (Visiting Forces Agreement/VFA) setelah Washington DC membatalkan visa sekutu dekatnya yang memimpin kampanye perang terhadap narkoba di Filipina.

Sejak saat itu, kesepakatan VFA telah diperpanjang tiga kali, terakhir diperpanjang pada Juni setelah berbulan-bulan negosiasi antara kedua belah pihak.

"VFA kembali diberlakukan kembali," ucap Menhan Lorenzana dalam konferensi pers bersama dengan Menhan Austin, yang berada di Manila pada akhir tur lawatannya ke wilayah Asia Tenggara. "Tadi malam, setelah pertemuan antara presiden dan Menhan Austin, Presiden Duterte memutuskan untuk menarik kembali surat dihentikannya VFA," kata Lorenzana.

VFA yang digagas sejak 1998 telah memberikan kerangka hukum bagi AS untuk mengadakan latihan dan operasi militer bersama di Filipina dan merupakan komponen kunci dari aliansi kedua negara selama beberapa dekade. Saat ini pakta pertahanan bersama itu dipandang sebagai benteng melawan pengaruh Tiongkok yang berkembang amat pesat di kawasan Asia tenggara.

Menhan Austin, yang mengunjungi Asia tenggara untuk pertama kalinya sebagai Menteri Pertahanan AS, menyambut baik keputusan Presiden Duterte untuk memperpanjang pakta itu. Austin mengatakan perpanjangan VFA telah memberikan kepastian bagi AS terkait masadepan dari pakta pertahanan bersama itu.

"Aliansi AS-Filipina yang kuat dan tangguh akan tetap penting bagi keamanan, stabilitas, dan kemakmuran Indo-Pasifik," kata Austin. "VFA yang telah dipulihkan sepenuhnya akan membantu kami mencapai tujuan itu bersama-sama," imbuh Menhan AS itu.

Isu LTS

Dilanjutkannya VFA AS-Filipina terjadi seiring dengan meningkatnya ketegangan sengketa di Laut Tiongkok Selatan (LTS). Dalam sengketa ini, Tiongkok mengklaim hampir semua wilayah laut yang kaya sumber daya dan klaim itu saling bersenggolan dengan Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam.

Baru-baru ini Beijing semakin menegaskan bahwa Tiongkok telah mengabaikan keputusan Mahkamah Internasional 2016 yang menyatakan klaim historisnya atas sebagian besar perairan itu tidak berdasar.

Pada Maret lalu, Manila berang setelah ratusan kapal Tiongkok terlihat berada di zona ekonomi eksklusif Filipina hingga memicu perang kata-kata antara kedua negara.

Sebelumnya Duterte telah berusaha untuk menjauh dari AS dan lebih mendekatkan diri dengan Tiongkok sejak menjadi presiden pada 2016 dan ia tampaknya enggan untuk berkonfrontasi dengan Beijing.

Tetapi karena ada tekanan domestik yang semakin besar untuk mengambil sikap yang lebih keras, Duterte kemudian bersikeras bahwa kedaulatan Filipina atas perairan tidak bisa dinegosiasikan lagi.SB/AFP/I-1