Prabowo: Tidak Ada yang Kebal Hukum di Era Prabowo-Gibran

JAKARTA - Hasil Kongres Luar Biasa Partai Gerindra menghasilkan lima keputusan dan yang paling disorot adalah keputusan terakhir yang meminta Prabowo Subianto kembali menjadi calon Persiden dari Partai Gerindra untuk Pilpres 2029 mendatang. Fenomena tersebut baru pertama kali terjadi, di mana partai penguasa baru 100 hari memimpin, tetapi sudah memutuskan capres partainya untuk pilpres lima tahun mendatang.

Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho di Jakarta, Jumat (14/2) mengatakan dengan keputusan tersebut berarti menutup mimpi Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka untuk jadi presiden, karena Prabowo sudah siap untuk periode 2029-2034.

“Prabowo ingin dua periode dan tidak benar spekulasi dan rumor bahwa ada skenario Prabowo hanya dua tahun berkuasa, lalu Gibran naik jadi Presiden tanpa pemilu. Prabowo yakin dia sehat dan siap memimpin dua periode,” kata Hardjuno.

Kendati Prabowo benar pernah berjanji akan hal itu saat menang pilpres karena bantuan Jokowi, namun dalam politik janji seperti itu bisa saja tidak tidak digubris sebagaimana Jokowi juga mengabaikan PDIP yang mengantarkannya menjadi walikota, Gubernur, dan presiden.

“?Perkawanan memang penting, tetapi kepentingan bangsa jauh lebih penting. Apalagi, bagi Presiden, sumpah jabatannya demi bangsa dan negara. Prabowo sendiri pernah mengatakan siap matiuntuk bangsa. Kalau nyawanya saja diserahkan apalagi perkawanan yang semu? Prabowo harus memilih demi bangsa sehingga dia tidak dicap sebagai pihak yang tidak tahu berterima kasih,” katanya.

Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan yang diminta terpisah mengatakan Prabowo jangan berat karena merasa berutang budi kepada teman, tetapi utang budi harus ditunjukkan kepada 280 juta rakyat Indonesia yang sudah memilihnya.

“Urutan emosional harus urutan terakhir. Sumpah jabatan itu kepada Tuhan dan rakyat. Jadi bagi pemimpin bangsa yang besar harus lebih mengutamamakan kepentingan rakyat. Apa yang terjadi jika kita mengingkari jabatan? penyesalan, karma. Apa yang ditanam, itu yang akan dituai,” katanya.

Kalau pemimpin terus hanyut dengan utang budi, maka dia tidak akan ambil tindakan yang benar, yaitu kepastian hukum.Padahal, kalau mau lepas menjadi negara terbelakang, maka harus berani melihat ke depan seperti Singapura yang bisa hebat hanya dengan memberi kepastian hukum.

Prabowo kata Anthony mendapat dukungan yang kuat dari rakyat, terlihat pada popularitasnya yang tinggi. Hal itu karena rakyat yakin, Prabowo mengerti masalah bangsa dan mau memperbaiki masalah tersebut seperti, swasembada pangan, gizi anak-anak, pengetatan anggaran belanja negara, dan tekad memberantas korupsi.

“Presiden berjanji tidak ada yang kebal hukum dan banyak yang percaya Prabowo mau membuka semua praktik korupsi. Semua pihak yang selama ini kerap merasa bisa membeli hukum sehingga seenaknya melanggar dan melakukan kejahatan harus berhenti,” kata Anthony.

Termasuk parta-partai politik harus berbenah diri, karena semua partai terlibat. Kalau mereka menjadi pendukung Pemerintah, maka harus bersatu memberantas korupsi yang membangkrutkan.

“?Kalau Pemerintah dapat dipercaya, investasi akan datang dengan sendirinya, tanpa perlu meminta-minta mereka masuk menanamkan modal. Kita tidak usah mengundang, cukup menunjukkan dengan bukti,” katanya.

Investor dari negara maju pasti mau menempatkan dananya kalau tidak ada potongan sana-sini yang tidak jelas. Mereka pasti akan memegang prinsip percuma memberikan kalau rakyat tetap miskin dan yang kaya raya adalah pejabat yang korup. Kalau perilaku birokrasi masih korup, maka mereka tidak akan membantu.

Mereka akan menganggap semua yang bantuan yang diberikan sia-sia. Bantuan Langsung Tunai (BLT) sudah berkali-kali dibagikan, tetapi tingkat kemiskinan tidak turun, karena penerima menggunakan untuk berjudi online, membeli rokok, dan dikorupsi oleh oknum pejabat.

“Anggaran habis sampai minus tapi rakyat tetap miskin. Kita menarik utang untuk pemborosan, termasuk perampokan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan obligasi rekap,” katanya.

Debitur Kaya

Berkaitan dengan obligasi rekap yang membangkrutkan, Hardjuno mengatakan kontribusi surat utang untuk menalangi bank-bank dari kebangkrutan pada krisis moneter 1998 lalu itu terhadap utang saat ini sudah mencapai 7000 triliun rupiah.

“Negara rugi ribuan triliun tapi debitur BLBI malah lebih kaya dibanding sebelum krisis, lebih kaya ratusan bahkan hingga ribuan kali. Kilang Shell di Singapura dibeli grup Salim dan nanti minyaknya dijual ke Indonesia. Jadi kita membeli minyak dari debitur BLBI.

?Ini kejahatan berjamaah. Bagaimana kemenkeu tidak mau mengeksekusi hak tagih BLBI. Padahal, debitur BLBI itu menjaminkan dirinya (persoalan guarantee). Kenapa ini tidak dilaksanakan kalau bukankarena konspirasi. Pemerintah kalau mau cari anggaran, yang tadi itu,” kata Hardjuno.

Oleh karena itu, rakyat menunggu tekad Presiden Prabowo memerangi korupsi termasuk menghukum pelaku yang memagar laut sepanjang 30 km. Hal itu tidak mungkin terjadi tanpa keterlibatan pejabat tinggi. Prabowo harus membuktikan tidak ada yang kebal hukum termasuk para konglomerat yang melanggar aturan.

Dia pun menyarankan agar ?pemberantasan korupsi dimulai dari yang besar dulu, bukan yang kecil. KPK dinilai sudah punya bukti kejahatan BLBI tetapi ditutup-tutupi, mereka hanya memilih yang kecil yang ditebang.

“Mereka ada bukti kejahatan besar (BLBI) tetapi tidak ditangkap, Targetnya hanya operasi tangkap tangan (OTT).Padahal, kalau kejar OTT, sampai kapan pun tidak akan selesai, karena nilainya kecil,” katanya.

?Satu-satunya harapan ada di tangan Prabowo yang sudah menyampaikan bahwa tidak ada yang kebal hukum. Hal itu juga sudah disampaikan dalam forum internasional di Dubai kalau Indonesia di bawah pimpinanannya anti korupsi.

Prabowo diniali benar-benar paham penyakit utama Indonesia yang menghambat Indonesia tidak maju karena penyakit kronisnya yaitu korupsi dan kejahatan hukum. Perilaku tersebut sudah mendarah daging, bahkan sudah menembus ke sumsum.

“Kalau mau sembuh dan bangkit, Presiden harus mengambil alih penegakan hukum.Negara harus menindak tegas, sejak 1998 kita mundur dalam kepastian hukum. Kejahatan bertambah besar, utang negara di pada 1998 sebesar 60 miliar dollar AS, sekarang sudah hampir 5000 miliar dollar AS,” katanya.

Meskipun GDP per kapita Indonesia tercatat 4.300 dollar AS, tetapi masih banyak rakyat yang pendapatan per kapitanya di bawah 2 dollar AS atau masuk kategori miskin.

“GDP per kapita itu menyesatkan, ?GDP per kapita 4.300 dollar AS bukan hebat tapi karena populasi empat besar di dunia dan eksploitasi kekayaan alam. Apalagi, saat ini sawah subur malah diubah menjadi beton dan dijadikan Proyek Strategis Nasional (PSN),” katanya.

Rakyat jelas Hardjuno tidak akan bisa makan karena produksi padi dari sawah subur menurun, akibat sudah keburu doyan membangun gedung beton. Sementara misi PSN sebenarnya untuk memperbaiki bangsa. “Di sini lah misi Prabowo, jangan sungkan dan terbebani balas budi, Balas budi jangan ke perorangan tetapi harus ke seluruh rakyat Indonesia dan Tuhan.

Menindas Rakyat

Sementara itu, peneliti Pusat Riset Pengabdian Masyarakat (PRPM) Institut Shanti Bhuana, Bengkayang, Kalimantan Barat, Siprianus Jewarut mengatakan PSN seperti di PIK 2 itu dan beberapa lainnya membuat gesekan keras di masyarakat.

“PSN jangan digunakan elit menindas rakyat. Ini ibarat api dalam sekam, mudah sekali terbakar,” kata Siprianus.

Dia yakin Presiden Prabowo sebagai pribadi yang berlatarbelakang militer sangatahli strategi, sehingga harus mencari cara agar bisa melepaskan rakyat dari kemiskinan. “Dari pidatonya jelas ingin melakukan, tapi kalau sungkan karena balas jasa ya susah.Kanker itu harus ditumpas sampai ke akarnya. Keadaan kita ini lebih ganas dari kanker stasiun 4,” kata Siprianus.

Ingat, AS sebagai negara adidaya saja, oleh Elon Musk diminta untuk melakukan efisiensi. Kalau AS, kata Musk, tidak memangkas anggaran 2 triliun dollar AS krena defisitnya 1,8 triliun dollar, maka negara itu bisa bangkrut. Bagaimana dengan RI yang lemah ini. AS saja sebagai pencetak dollar harus efisien, apalagi Indonesia yang statusnya pembeli dollar.