PPDB Harus Munculkan Banyak Sekolah Favorit

Pakar Pendidikan, Indra Charismiadji, meminta pemerintah untuk memperbanyak akses pendidikan dengan membuka sekolah baru. Menurutnya, hal tersebut merupakan salah satu pemenuhan kewajiban konstitusi.

Dia mencontohkan, dalam Undang-undang 1945 Pasal 31 Ayat 3 menyebutkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Menurutnya, dalam kasus PPDB membuktikan hal tersebut belum tercapai.

"Sekarang pemerintah pusat urusan PPDB menyalahkan pemerintah daerah. Pemerintah Daerah koordinasi dengan Kemendagri yang mitra DPR-nya Komisi II. Kemendikbud mitranya Komisi X. Madrasah di bawah Kemenag mitranya Komisi VIII dan yang bangun sekolah Kementerian PUPR mitranya beda lagi. Konstitusi bilangnya kita punya satu sistem," ucapnya.

Berbagai Kendala

Sementara itu, Ombudsman Republik Indonesia (RI) segera menyampaikan sejumlah permasalahan yang diterima lembaga tersebut terkait PPDB tahun ajaran 2023/2024 kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
Halaman Selanjutnya....