Polugri RI Dorong Pemberdayaan Perempuan Bagi Perdamaian

NEW YORK - Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, mengatakan bahwa politik luar negeri (polugri) Indonesia mendorong dan memberikan perhatian khusus terhadap isu pemberdayaan perempuan bagi perdamaian.

Pernyataan tersebut disampaikan Menlu RI saat menjadi pembicara kunci dalam pertemuan Arria-Formula Dewan Keamanan PBB bertema "What's Next for Women, Peace and Security in the Middle East and North Africa: The Potential of National Action Plans" di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Kamis (24/1).

"Saya ingin melihat pemberdayaan perempuan di seluruh dunia untuk menjadi agen perdamaian, agen toleransi, dan agen kesejahteraan," kata Menlu Retno Marsudi, seperti disampaikan dalam keterangan tertulis dari Kementerian Luar Negeri, Jumat (25/1).

Menlu RI menyampaikan rasa bangga bahwa dalam 15 tahun terakhir, sekitar 50 persen diplomat baru Indonesia merupakan perempuan. Di tingkat nasional, peran perempuan dalam pemerintahan juga terus meningkat. Sebanyak 25 persen menteri kabinet Indonesia adalah perempuan dan memegang posisi strategis.

Menlu RI juga menyambut baik bahwa kesadaran dunia akan arti penting isu "Wanita, Perdamaian, dan Keamanan" makin meningkat, termasuk di wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara, meskipun peningkatan tersebut tidak terjadi secara merata.

Menurut Menlu RI, di beberapa belahan dunia, perempuan masih menghadapi tantangan besar akibat terus berlangsungnya konflik, kekerasan, dan ketidakstabilan kawasan. Sering kali perempuan dan anak-anak harus menanggung beban konflik yang lebih besar. Perempuan memegang peranan penting di dalam pencegahan konflik, manajemen konfik, dan bina damai pascakonflik.

"Oleh karena itu, masyarakat internasional perlu terus mendorong penguatan peran perempuan dalam penanganan perdamaian dan keamanan internasional," imbuh Menlu Retno.

Tiga Poin Penting

Lebih lanjut Menlu RI menekankan tiga poin penting yang perlu diutamakan untuk mendorong penguatan peran perempuan dalam penanganan perdamaian dan keamanan.

Pertama, setiap negara perlu membentuk Rencana Aksi Nasional (National Action Plans/NAPs) sebagai titik awal upaya bersama seluruh pemangku kepentingan. Rencana aksi nasional tersebut meliputi pemberdayaan dan pemberian hak politik, ekonomi, dan sosial bagi perempuan.

Kedua, kemitraan adalah kunci untuk meningkatkan kapasitas negara mengimplementasikan NAPs. Dalam mengimplementasi NAPs dibutuhkan, antara lain, kepemimpinan yang kuat, proses yang inklusif, kordinasi yang efektif, serta peningkatan kapasitas hukum dan institusi.

Ketiga, diperlukan komitmen politik yang kuat untuk berinvestasi pada hal-hal yang dapat meningkatkan peranan perempuan dalam pengambilan keputusan nasional dan setiap tahap proses perdamaian.

"Investing in women equals investing in peace (berinvestasi untuk pemberdayaan perempuan sama dengan berinvestasi untuk perdamaian)," pungkas Menlu Retno.Ant/ I-1