Polres Bangun 21 Pos Pantau Kerawanan

JAKARTA – Sebagai upaya mengantisipasi kerawanan kamtibmas selama bulan puasa, Polres Metro Jakarta Utara mendirikan 21 pos pantau. “Pos pantau kami dirikan dalam rangka mengantisipasi peningkatan kegiatan warga melaksanakan puasa,” kata Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Polisi Ahmad Fuady, di Jakarta, Rabu.

Polres Metro Jakarta Utara bersama Kodim 05/02 Jakarta Utara serta Pemerintah Kota Jakarta Utara menempatkan personel di pos tersebut secara bergantian untuk menjaga keamanan. Setiap pos pantau akan ada 10 personel dari unsur TNI, Polri, Satpol PP, serta perwakilan RT dan RW.

Ahmad menjelaskan, pendirian pos pantau dilakukan berdasarkan analisis evaluasi bulan puasa tahun lalu telah terjadi peningkatan kerawanan kamtibmas seperti tawuran, begal, pencurian, dan perampokan. “Atas analisis ini, Polres, Kodim, dan pemkot secara sinergi mendirikan pos pantau di 21 titik,” jelasnya.

Menurut Ahmad, kerawanan yang diantisipasi terutama aksi begal dan tawuran. Dengan adanya pos pantau terpadu, kejahatan-kejahatan tersebut dapat tercegah.

THR dan UMP

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jakarta juga membuka posko pengaduan terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025. Ini juga termasuk untuk memantau bila ada kasus Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri.

“Posko dibuka Maret awal bulan menjelang puasa. Kita buat posko untuk memantau perusahaan yang tidak menjalankan UMP,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) Provinsi Jakarta Hari Nugroho

Dua pekan sebelum lebaran dia akan turun ke lapangan. “Biasanya 10 hari sebelum lebaran harus sudah diberikan THR,” kata Hari. Kendati demikian, Hari belum menjelaskan secara rinci mekanisme perusahaan atau pekerja dalam mengajukan laporan ke posko tersebut.

Hari menjelaskan, biasanya Kementerian Ketenagakerjaan akan menerbitkan surat edaran (SE) terkait THR tiga pekan sebelum hari raya. Namun, sebelum itu, Hari juga akan melakukan mitigasi.

Apabila nantinya terdapat perusahaan yang tidak dapat memenuhi kewajiban memberikan THR kepada pegawainya, maka Hari akan melakukan audit keuangan perusahaan tersebut. Biasanya perusahaan akan mengatakan telah terjadi defisit keuangan. Hari akan memediasi untuk mencari kesepakatan dengan pekerja. Misalnya, THR diberikan setengahnya.

Namun, jika karyawan menuntut agar THR dibayarkan secara utuh, Hari akan melihat kembali kondisi keuangan perusahaan tersebut. Jika masih mampu, maka perusahaan wajib memberikan THR secara utuh kepada pegawai. Namun jika kondisi keuangan perusahaan tidak memungkinkan, dia akan memediasi perusahaan dan karyawan mencari titik temu.