Polemik Pencalonan DPD

Hiruk-pikuk, heboh, dan ketegangan proses Pemilu Serentak 2019 sepertinya tak akan sirna sampai pemungutan suara pada 17 April. Publik melalui media sosial lebih dahsyat lagi membincangkan dan saling 'serang' antarpendukung pasangan capres. Dinamika tersebut menjadi tak terhindarkan karena Indonesia memang telah menerapkan sistem demokrasi langsung yang relatif bebas.

Keputusan politik menempuh demokrasi langsung dan kini, penyelenggaraan Pemilu Serentak -dengan alasan efektifitas dan penghematan biaya- telah mendorong mayoritas masyarakat ambil bagian dalam kapasitasnya masing-masing. Dalam proses Pemilu Serentak, salah satu yang cukup menyita perhatian kasus calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang (OSO).

Pengusaha yang memiliki saham di berbagai perusahaan itu, memang telah lama aktif dalam politik. Dimulai sebagai salah satu anggota MPR dari Utusan Daerah, lalu menjadi anggota dan kemudian pimpinan DPD. OSO pernah juga mendirikan Partai Utusan Daerah (PPD) yang ikut berlaga dalam Pemilu 2014, tapi gagal meraih kursi ke parlemen. OSO lalu meneruskan kepemimpinan Wiranto di Partai Hanura sebagai ketua umum. Posisi OSO sebagai Ketua Umum Hanura inilah yang mengganjalnya maju kembali menjadi senator dari daerah pemilihan Kalimantan Barat. Keputusan Mahkamah Kontitusi yang meminta pengurus partai mundur jika mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD menjadi dasar dan pijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak mencantumkan OSO.

Proses hukum yang dilakukan kuasa hukumnya juga tak tanggung-tanggung, melibatkan Mahkamah Agung, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Semua institusi memenangkan OSO. PTUN dan Bawaslu memerintahkan KPU mencantumkannya sebagai caleg DPD, tanpa harus mundur dari kepengurusan partai.

Polemik pun berjalan lama. KPU kukuh pada pijakan MK. Demikian pun kubu OSO. KPU memberi batas akhir tanggal 22 Januari agar OSO menyerahkan surat pengunduran diri dari kepengurusan partai jika tetap ingin maju sebagai caleg DPD. Sebab proses pencetakan surat suara pemilu sudah mulai dilakukan.
Halaman Selanjutnya....