Pilkada Langsung Sudah Bagus

Namun demikian, kita menekankan bahwa hal itu bukan berati pilkada langsung mendorong kepala daerah korupsi ataupun membuat suatu daerah tak stabil. Suap dan korupsi lebih kepada perilaku segelintir pejabat yang memang ingin jalan pintas dan bukan mengutamakan kapasitas atau kepemimpinan.

Jadi, kalau saat ini muncul wacana -terutama yang dilontarkan pimpinan DPR dan beberapa politisi- perlunya dievaluasi dan jika perlu dikembalikan lagi pemilihan daerah melalui DPRD, bukan langsung seperti kini, pemikiran itu yang justru perlu dievaluasi.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sendiri selaku pihak yang paling berkepentingan atas pelaksanaan pilkada langsung sudah memberikan jawaban tegas bahwa sistem pemilihan langsung saat ini yang terbaik. Apabila ada ekses atau dampak negatif yang muncul, maka ekses itu yang harus diselesaikan, bukan sistemnya dikembalikan.

Kita setuju atas pemikiran dan sikap Mendagri tersebut. Kita yakin bahwa rakyat di zaman serbamodern dan terbuka saat ini, harus diberikan pilihan-pilihan calon pemimpin terbaik yang bersumber bukan hanya dari partai, tapi dari seluruh elemen masyarakat. Sebab dari sana sumber kepemimpinan melimpah dan tinggal menyaring.

Untuk evaluasi pilkada langsung kita setuju dalam konteks melakukan evaluasi atas ongkos politik yang sangat tinggi yang juga membatasi figur berkualitas bisa maju sebagai kandidat. Contohnya, meski partai sering menegaskan tidak ada uang mahar, buktinya setiap calon yang diusung dimintai uang yang besar untuk kepentingan partai. Ini belum lagi keperluan kampanye dan saksi. Itulah yang harus dievaluasi.
Halaman Selanjutnya....