Pilkada Langsung Sudah Bagus

Pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung saat ini, sesungguhnya belum lama diterapkan. Tepatnya mulai 1 Juni 2005. Pilkada langsung pertama digelar di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Ketika itu, dari tiga pasangan calon, nomor urut tiga Syaukani HR-Samsuri Aspar yang diajukan Partai Golkar memenangkan pilkada dengan perolehan mayoritas di atas 60 persen.

Pilkada langsung pertama di Kukar yang dilaksanakan berdasarkan UU No 32 tahun 2004 itu menjadi momentum penting dan strategis perkembangan demokrasi, khususnya tingkat lokal. Sejak itu, setiap orang dengan kelebihan dan kemampuan bisa maju sebagai calon kepala daerah asalkan diusung partai dan memenuhi persyaratan.

Tiga belas tahun sesudah pilkada langsung pertama di Kukar, semua kabupatan/kota dan seluruh provinsi telah menggelar pilkada langsung. Hasilnya, banyak muncul pemimpin daerah yang benar-benar harapan masyarakat serta menjadi contoh daerah lain dalam kepemimpinan.

Contoh kecil Bupati Banyuwangi Azwar Anas yang telah mengubah wajah kota tersebut hingga terkenal dan mengalami kemajuan sangat pesat. Juga di Kabupaten Bantaeng, Nurdin Abdullah yang mampu membawa perubahan luar biasa bagi masyarakat. Ada juga Gubernur NTB Tengku Zainul M atau Tuan Guru Bajang yang berhasil memajukan NTB dan menjadikan provinsi ini destinasi wisata menarik. Banyak daerah lain yang maju karena kepemimpinan bupati/wali kota atau gubernur yang dipilih langsung.

Adakah ekses pilkada langsung? Tentu ada dan ini tidak bisa dikesampingkan. Sejumlah kasus suap dan korupsi yang menyeret kepala daerah hingga mendekam di penjara KPK, jika ditarik hubungan, ada juga kaitannya. Ongkos politik yang tinggi mendorong sejumlah kepala daerah dan calon mengumpulkan uang dari hasil suap dan korupsi. Juga ekses keamanan yang ditimbulkan ketika sengketa atau konflik melanda sebagaian daerah.
Halaman Selanjutnya....