Petahana Jangan Politisasi Bansos di Pilkada

Oleh karena itu, tambah dia, tantangannya pada kepastian aturan/hukum, tahapan yang berubah, pemutakhiran daftar pemilih yang akurat, komprehensif dan mutakhir,pencalonan (termasuk perseorangan), logistik yang habis pakai, kampanye dan pemungutan penghitungan suara serta rekapitulasi, terpenuhinya anggaran Pilkada akibat Covid-19 ini.Aspek kedua, kualitas penyelenggara pemilu.

"Integritas, profesionalisme, kemandirian dan tata kelola penyelenggara dan kesiapan penyelenggara dengan aturan, SOP serta protokol kerjanya yang menyangkut proses dan hasil pemilu. Yang pasti penyelenggara juga harus terlindungi dan ada jaminan keselamatannya," kata Ferry.

Aspek ketiga, kualitas peserta Pemilu. Mekanisme rekruitmen pasangan calon yang terbuka dan kesiapan mengikuti kontestasi serta integritas peserta pemilu.Aspek keempat, kualitas pemilih. Tingkat partisipasi pemilih dan antusiasme pemilih dalam Pilkada. Dalam hal ini tren golput bisa jadi semakin meningkat serta keselamatan pemilih dan ketidaksetaraan akses pada informasi.

Lebih jauh Ferry menjelaskan. Keempat, munculnya abuse of power pengelolaan bantuan sosial kemanusian (politisasi bansos) untuk penanganan Covid-19 ini oleh oknum kepala daerah yang maju sebagai petahana. Selain itu oknum para calon kepala daerah, oknum ASN, kampanye terselubung yang ujungnya akan menimbulkan politik biaya tinggi. Ini memerlukan aturan yang mengikat dan tentunya peran-peran Lembaga terkait seperti KPK, PPATK, KASN, dan instansi di atasnya perlu turun untuk melakukan pengawasan.

Kelima, munculnya calon tunggal. Akibat minimnya kaderisasi parpol, pragmatisme parpol bahkan akibat tingginya biaya Pilkada akibat pandemi Covid-19 ini serta ketidakpastian kontestasi.Dengan beberapa catatan tantangan tersebut, kata Ferry,pertimbangan utama penyelenggara Pemilu betul-betul harus memperhatikan keselamatan dan kesehatan publik (termasuk penyelenggara).
Halaman Selanjutnya....