Petahana Jangan Politisasi Bansos di Pilkada

Sementara itu, Suprapto mengingatkan para petahana untuk tidak memanfaatkanbeberapa kemudahan regulasi terkait penanganan Covid-19 untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

"Kita tahu dengan alasan untuk penanganan Covid-19 maka kepala daerah bisa dengan mudah mengucurkan dana. Kalau ini tidak diawasi secara ketat, berpotensi terjadinya penyimpangan kekuasaan," katanya.

Lima Poin

Ferry Kurnia Rizkiyansah yang juga mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyoroti lima poin terkait Pilkada Serentak 2020 pada masa Covid-19 ini. Pertama, sampai saat ini, kondisi Covid-19 belum berakhirdan belum bisa dipastikan kapan berakhirnya. Kalau dilihat kurvanya masih terus bergerak naik dari hari ke hari. Jumlah yang terpapar Covid-19sampai dengan 29 Juli 2020 mencapai 104.432 orang dan yang meninggal 4.975 orang.

Kedua, tambah Ferry, perlu terus didorong penyelenggaraan Pilkada yang sehat dan free and fair election dengan mengedepankan aspek penguatan demokrasi yang sehat juga terhindari dari ujaran kebencian, SARA, perpecahan, dan hoaks.Ketiga, memperhatikan bebrapa aspek kualitas Pilkada. Aspek pertama, kualitas penyelenggaraan. Tidak hanya saat pemungutan suara, tetapi mulai dari persiapan dan pelaksanaanagar menjadi satu kesatuan electoral process.
Halaman Selanjutnya....