Petahana Jangan Politisasi Bansos di Pilkada

JAKARTA - Masyarakat dan Pers Pemantau Pemilihan Umum/Mappilu-PWI mengingatkan para kepala daerah untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan atau abuse of power menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020. Bentuk penyalahgunaan kekuasaan itu, antara lain memanfaatkan pengucuran bantuan sosial kemanusiaan (politisasi Bansos) terkait pandemi Covid-19.

Hal itu terjadi mengingat ada 224 kepala daerah petahana yang baru 1 periode dan hampir pasti mencalonkan diri kembali. Mappilu-PWI juga menyoroti masih adanya aparatur sipil negara (ASN) yang terlibatpolitik praktis dengan mendukung beberapa calon.

Demikian benang merah dalam diskusi terbatas Pilkada Serentak yang diselenggarakan Mappilu-PWI, di Kantor PWI, Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (29/7).

Menurut siaran pers yang diterima Koran Jakarta, diskusi, antara lain dihadiri Ketua Umum PWI Atal S Depari, Sekjen PWI Mirza Zulhadi, Ketua Dewan Pakar Mappilu-PWI Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Ketua Mappilu-PWI Suprapto, dan beberapa pengurus PWI serta pengurus Mappilu-PWI.

"Saya kira, pers harus ikut mengawal agar Pilkada Serentak 2020 berjalan sesuai koridor hukum, mulai dari prapersiapan, persiapan, pelaksanaan, sampai penetapan pemenang. Pers sebagai pilar demokrasi keempat harus benar-benar menegakan demokrasi berjalan pada rel yang benar," ujar Atal.
Halaman Selanjutnya....