Perpecahan DKI Sangat Berbahaya 

JAKARTA - Jika isu perpecahan di Pemprov DKI Jakarta benar adanya, sangat berbahaya bagi jalannya pemerintahan. Penilaian ini disampaikan Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra Sastroamidjojo, Rabu (24/8).

Dia menduga perpecahan terjadi karena kebijakan Gubernur Anies Baswedan tidak sinkron dan kerjanya tidak maksimal. "Jika isu ini benar adanya, sangat berbahaya untuk jalannya pemerintahan. Kebijakan bisa jadi tidak sinkron dan kerja tidak maksimal. Saya harap Gubernur sebagai pimpinan tertinggi dapat menertibkan," ujar Anggara.

Politikus yang biasa dipanggil Ara itu mengatakan situasi seperti ini seharusnya dapat diantisipasi dengan rekrutmen dan pengisian jabatan yang transparan dan adil. "Harus dievaluasi cara rekrutmen pejabat. Kubu-kubuan seperti ini berawal dari nepotisme pengisian jabatan. Terapkan sistem meritokrasi, tanpa kecuali. Kuatkan sistem talent pool dan apresiasi berbasiskan kinerja," ujar Ara.

Menurut Ara, konflik ini harus segera diselesaikan oleh Anies sebelum jabatannya berakhir, kurang lebih dua bulan lagi. "Harus segera diklarifikasi dan diselesaikan oleh Anies sebelum habis jabatan. Jangan sampai penjabat gubernur nanti kerepotan karena ini," tutur Ara.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, menampik adanya kubu-kubuan dalam tubuh Pemprov DKI Jakarta, bahkan sampai disebutkan ada Sekretaris Daerah (Sekda) bayangan. "Sejauh ini, Pemprov DKI Jakarta terus bisa bekerja sama dipimpin Gubernur. Saya tentunya, bersama Sekda dan jajaran, kami bersinergi positif menuntaskan tugas-tugas yang tinggal dua bulan ke depan," kata Riza.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudilah, yang menyebut ada "kubu-kubuan" di tubuh Pemprov DKI. Bahkan, dia menyinggung ada Sekda DKI bayangan.