Perlu Literasi "Green Economy" Kepada Semua Pihak

JAKARTA - Untuk mewujudkan model pembangunan yang tidak eksploitatif, butuh keberpihakan yang lebih strategis mulai dari fiskal, regulasi dan keberpihakan politik untuk memberikan ruang bagi praktik-praktik dan kebijakan pro konservasi. Karena itu ke depan, perlu endorsing dan literasi green economy ke partai-partai, parlemen, istana, media, dan semua unsur masyarakat sipil.

Demikian diungkapkan Ronny P Sasmita, Direktur Eksekutif Economic Action Indonesia (EconAct) dalam keterangan tertulisnya yang diterima Koran Jakarta, di Jakarta, Minggu (26/7).

Emil Salim, pendiri sekaligus Dewan Pembina Yayasan KEHATI menegaskan, perkayaan hutan menjadi kata kunci utama. Dalam model green economy, kata kuncinya adalah perkayaan hutan. Bukan eksploitasi, tapi enrichment. Hutan dan pohon tetap dijaga, tapi resource dari hutan yang dimanfaatkan untuk perkayaan pembangunan.

"Indonesia sangat kaya akan keanekaragaman hayati. Jangan kalah sama Korea yang terkenal dengan ginsengnya, kita pun juga bisa terkenal dengan hasil alam kita," kata Emil.

Joko Tri Haryanto, Peneliti Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan menyarankan agar pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dapat menjadi Indeks Kinerja Utama pemimpin publik. Jadi, pencegahan Karhutla bukanlah isu sektoral, karena itu semua elemen pemerintah daerah maupun pusat harus berkontribusi. " Caranya, dijadikan Indeks Kinerja," ujarnya.

Terkait dengan pendanaan untuk menjaga kelestarian hutan dan menciptakan keadilan lingkungan, perluadanya skema Ecological Fiscal Transfer (EFT) khususnya dari provinsi ke kabupaten atau kota dan desa atau yang disebut dengan Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi (TAPE). Atau transfer dari kabupaten ke desa lewat Alokasi Dana Desa (ADD) yang dikenal sebagai Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE).

"Kondisi ini didasari fakta bahwa setiap tahunnya, pemerintah provinsi mengalokasikan dana fiskal ke kabupaten atau kota melalui Bantuan Keuangan (Bankeu), Bantuan Sosial (Bansos), Hibah dan Bagi Hasil Pajak dan retribusi daerah," katanya. ags/N-3