Perkuat Penanganan Kejahatan Siber di Pilkada 2020

Sebelumnya, pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Ahmad Bakir Ihsan mengatakan proses pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) sering menjadi persoalan karena tingkat validitasnya yang lemah. Kerawanan dalam hal DPT ini terjadi saat pra Pilkada karena sumber datanya yang tidak terkontrol.

"Misalnya, sampai sekarang ada warga yang punya dua KTP. Ada orang meninggal masih terdaftar karena validasi data di tingkat RT atau kelurahan/desa belum terhapus. KTP elektronik (e-KTP) belum sepenuhnya berfungsi sebagai single data untuk identikasi warga," kata Ahmad.

Oleh sebab itu, tambah Ahmad, penyelenggara Pilkada diharapkan melakukan pengecekan berulang terhadap DPT. Check dan crosscheck harus terus dilakukan dan tetap memberi peluang untuk bisa memberikan suara bagi pemilih. dis/N-3