Perintah Mantan Danjen Kopassus untuk Seluruh Anak Buahnya di Papua Barat

MANOKWARI - Mantan Danjen Kopassus yang kini menjabat sebagai Pangdam XVIII/Kasuari selaku Panglima Komando Tugas gabungan Terpadu (Pangkogasgabpad) Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa memerintahkan seluruh anak buahnya untuk terus menyosialisasikan dan mengedukasi masyarakat di wilayah Papua Barat. Danmendukung penuh langkah Pemerintah dalam mencegah penyebaran Covid-19 terutama kegiatan PPKM dan vaksinasi.

Demikian keterangan tertulis dari Penerangan Kodam XVIII/Kasuari yang diterima Koran Jakarta, Minggu (25/7). Menurut Penerangan Kodam Cendrawasih, Pangdam dan jajarannya juga terus melakukan evaluasi penanganan Covid-19 di wilayah Papua Barat melalui rapat secara virtual. Pada hari Rabu kemarin, Pangdam dari ruang rapat Sopsdam XVIII/Kasuari, Makodam, Trikora, Arfai 1, Manokwari, Papua Barat memimpin rapat evaluasi.

Dalam rapat tersebut, orang nomor satu di Kodam Kasuari itu mengatakan ada dua langkah yang dilakukan jajarannya dalam membantu Pemerintah memutus rantai penyebaran Covid-19. Khususnya di Papua Barat. Langkah tersebut yang pertama adalah dengan akselerasi vaksinasi.

"Sering saya katakan langkah kita pertama bagaimana membuat akselerasi atau percepatan vaksinasi ini bisa berjalan. Laksanakan dengan teknik dan seni kalian di lapangan agar masyarakat mau melakukan vaksinasi," ujar jenderal bintang dua baret merah tersebut.

Ditambahkannya, para pejabat di wilayah Papua Barat seperti Gubernur, Bupati dan para pimpinan institusi lainnya telah sukarela melaksanakan vaksin. Ini perlu diikuti oleh masyarakat lainnya. Karena harus disampaikan kepada masyarakat, gubernur, bupati dan pejabat lainnya sudah menjadi relawan untuk melaksanakan vaksin.

"Kita memiliki kekebalan tubuh tapi harus dipersenjatai lagi dengan vaksin untuk menangkal Covid-19. Kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah bahwa di Indonesia saat ini sudah ada vaksin walaupun tidak bisa dipenuhi secara langsung seluruhnya tetapi secara bertahap. Ada beberapa negara yang kesulitan untuk vaksin," kata Pangdam.

Sementara langkah yang kedua kata Jenderal Cantiasa, pembatasan mobilitas manusia. Kebijakan PPKM adalah salah satu ikhtiar untuk membatasi mobilitas itu. Karena itu ia menghimbau jajarannya untuk mengajak masyarakat agar dapat memahami dan melaksanakan aturan PPKM dari pemerintah tersebut.

"Saat ini kegiatan PPKM Darurat diubah istilahnya menjadi PPKM level 4 sedangkan PPKM diperketat diubah menjadi PPKM level 3. Di wilayah Papua Barat, PPKM level 4 diberlakukan di Manokwari dan Sorong, sedangkan level 3 diberlakukan di wilayah Fakfak, Teluk Bintuni dan Teluk Wondana," imbuhnya.

Kata dia, PPKM bukan hanya masalah peraturan untuk masyarakat. Tapi tetapi yang paling penting adalah masalah tanggung jawab kemanusiaan dan merupakan tanggung jawab bersama.

"Segera laksanakan serbuan Vaksin baik anggota sendiri maupun masyarakat, berikan edukasi dan sosialisasi terkait vaksin, atur bagaimana penyekatan-penyekatan yang ada diwilayah masing-masing intinya dengan memberikan pemahaman yang baik terhadap masyarakat dengan cara humanis," pungkasnya.