Perhatikan Kesejahteraan Petani

JAKARTA - Kebijakan pangan dalam negeri perlu memperhatikan kesejahteraan petani dan mencari upaya lanjutan untuk menekan impor bahan makanan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian di tengah ancaman krisis pangan.

"Ketika petani sejahtera pasti produksi pangan meningkat, kalau petani sejahtera pasti petani tidak akan mengonversi lahannya menjadi lahan nonpertanian," kata Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas Santosa, di Jakarta, Rabu (13/7).

Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) itu mengatakan kondisi petani belum sepenuhnya sejahtera, mengingat selama ini program pembangunan pangan pemerintah terlalu fokus kepada konsumen, bukan produsen. "Kita lihat belakangan ini saat harga-harga naik, inflasi naik, pemerintah menggenjot agar harga turun sehingga yang dirugikan petani-petani kecil," katanya.

Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga belum siap menghadapi guncangan harga pangan atau krisis pangan dunia di masa depan, karena orientasi impor komoditas yang masih tinggi. Saat ini, impor delapan komoditas utama Indonesia dalam 10 tahun terakhir meningkat 20 juta ton. Dia memperkirakan realisasi impor pada 2022 akan meningkat dibanding 2021.

Sementara itu, program ketahanan pangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri seperti program food estate justru lebih banyak menimbulkan kontroversi karena penyediaan lahan yang tidak sesuai. Kondisi ini yang menyebabkan peringkat Indeks Ketahanan Pangan Indonesia mengalami penurunan, dari peringkat ke-62 pada 2019 , turun ke peringkat 65 pada 2020 dan peringkat 69 dari 113 negara pada 2021.
Halaman Selanjutnya....