Pergerakan Advokat Inisiasi Gerakan Pembaruan Hukum

"Pembaruan hukum bukan semata karena tuntutan masyarakat. Perkembangan teknologi, perubahan struktur ekonomi, perubahan nilai sosial, dan ancaman perubahan iklim mendesak kita untuk memperbarui sistem hukum agar senantiasa relevan dan efektif," kata EP.

"Mau tidak mau, prinsip pembangunan berkelanjutan harus masuk ke dalam semua UU terkait. Untuk itu, kami mengusulkan omnibus law pembangunan berkelanjutan."

"Perkembangan teknologi, seperti keberadaan cryptocurrency, NFT, dan metaverse, membuat kita butuh UU tentang Aset Digital. Bila kita ingin menjadi negara maju yang berbasis inovasi teknologi, kita butuh omnibus law bidang teknologi."

Lebih lanjut, EP mengungkapkan, kertas inisiatif tidak hanya berisi materi perubahan undang-undang. Didalamnya juga terdapat uraian tentang bagaimana optimalisasi teknologi di bidang hukum. Seperti kecerdasan buatan (AI), untuk membangun sistem pengawasan sosial terhadap penegak hukum. Selain itu, bagaimana sistem hukum kita mempersiapkan pondasi eLaw, yakni proses peradilan dan layanan hukum berbasis teknologi,

"Kertas Inisiatif ini merupakan dokumen terbuka sebagai materi awal untuk membangun diskursus publik yang rasional. Dokumen dapat didownload di website pergerakanadvokat.id secara bebas," pungkas EP.