Perencanaan Anggaran Pemerintah Masih Buruk

JAKARTA - Pemerintah diimbau tidak menganggap defisit belanja negara yang lebih rendah dari proyeksi seolah sebagai prestasi karena berhasil melakukan efisiensi. Sebaliknya, harus mengakui hal itu terjadi karena sistem perencanaan yang masih buruk.

Pakar ekonomi dari Universitas Surabaya (Ubaya), Wibisono Hardjopranoto, mengatakan, realisasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang lebih kecil dari proyeksi harus dicermati karena menandakan ada program pemerintah yang belum terlaksana.

"Pemerintah harus melakukan tinjauan yang cermat mengapa hal itu bisa terjadi. Selisih sedemikian besar menandakan adanya program departemen atau kementerian yang tidak berjalan. Artinya ada birokrat kita yang kurang kreatif dan inovatif untuk menghasilkan kinerja yang produktif. Proyeksi Kementerian Keuangan itu dipastikan pasti ada perhitungannya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercatat defisit sebesar 35 triliun rupiah per 12 Desember 2023.

Defisit tersebut setara dengan 0,17 persen dari produk domestik bruto (PDB). Sebelumnya, defisit APBN 2023 didesain 598,2 triliun rupiah atau 2,84 persen dari GDP, sebelum direvisi Perpres 75/2023 menjadi sebesar 479,9 triliun rupiah.
Halaman Selanjutnya....