Percepatan Penanganan "Stunting" Butuh Terobosan

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres), Ma'ruf Amin, menekankan, program percepatan penanganan stunting (kekerdilan) butuh terobosan. Hal tersebut penting untuk mencapai target yang sudah ditetapkan yakni 14 persen pada tahun 2024.

"Kita harus bisa mencari intervensi strategis apa yang bisa mendorong penurunan stunting lebih cepat dari capaian yang sudah dicapai sebelumnya. Sehingga kita bisa memastikan, target tahun 2024 bisa kita capai," ujar Ma'ruf, dalam keterangannya, di Jakarta, Kamis (25/5).

Wapres meminta, perbaikan program dilakukan mulai dari aspek perencanaan penganggaran, penguatan koordinasi dan pelaksanaan hingga pelaksanaan pemantauan dan evaluasi. Menurutnya, luasan cakupan intervensi penanganan dari para kader dibuat secara spesifik dan intensif.

"Para pelaku di lapangan, baik itu Tim Pendamping Keluarga, Kader Pembangunan Manusia, Kader Posyandu dan penggiat lainnya dioptimalkan perannya, ditingkatkan kapasitasnya dan diberikan dukungan yang optimal oleh semua pihak," jelasnya.

Ma'ruf mengapresiasi hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan yang menunjukkan prevalensi stunting tahun sebesar 21.6 persen. Meski begitu, dia mengingatkan bahwa target yang harus dicapai pada tahun 2024 adalah menurunkan prevalensi stunting menjadi 14 persen.

"Penurunan prevalensi stunting yang terjadi selama ini tentu saja harus diapresiasi sebagai hasil dari kerja kita selama ini. Namun perlu diingat bahwa Pemerintah mempunyai target untuk menurunkan prevalensi stunting hingga 14 persen pada tahun 2024. Itu artinya, kita harus menurunkan prevalensi stunting sebesar 7,6 persen dalam waktu yang tersisa," jelasnya.

Dia meminta Kementerian Dalam Negeri bersama Bappenas dan Kementerian Keuangan untuk mengembangkan instrumen khusus dalam pelaksanaan kegiatan di kelurahan, seperti halnya pelaksanaan program di tingkat Desa. Ia pun meminta seluruh hal tersebut untuk secara berkelanjutan dimonitor perkembangannya baik dari sisi pencapaian maupun kendala yang dihadapi.

"Saya minta agar pelaksanaan program dipantau, dievaluasi, dan dilaporkan secara terpadu dan berkala. Sehingga dapat diketahui perkembangan, capaian, dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Data dan informasi yang disajikan harus up to date, sehingga kita tidak terlambat dalam mengambil langkah berikutnya," tandasnya.

Pendampingan Terpadu

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, melaporkan hasil pendampingan terpadu di 12 provinsi prioritas dan road show di 34 provinsi yang telah dilakukan oleh Kemenko PMK bersama dengan K/L lainnya. Dari hasil pendampingan terpadu diketahui bahwa lebih dari 80 persen kabupaten/kota masih menghadapi masalah dalam aspek tata kelola pelaksanaan program, pencapaian intervensi spesifik dan sensitif.

"Permasalahan-permasalahan tersebut harus dipecahkan bersama oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah," terangnya.

Adapun terkait penanganan kemiskinan ekstrem, Muhadjir mengatakan hal itu harus dilihat dari dua sisi yakni secara persentase atau prevalensi dan angka absolut. "Kemiskinan ekstrem maupun kemiskinan itu kan dilihat dari dua sisi, pertama itu dari prevalensi atau persentase dan angka absolut," kata Muhadjir.

Dia mengatakan secara persentase/prevalensi, kemiskinan ekstrem tertinggi memang di beberapa provinsi di luar Pulau Jawa. Namun secara angka absolut, kemiskinan ekstrem tertinggi ada di Pulau Jawa.

"Sama dengan stunting. Stunting itu prevalensi luar Jawa tertinggi, tapi penduduknya kecil, sehingga itu secara agregat pengaruhnya terhadap angka nasional tidak terlalu signifikan," ujarnya.

ν ruf/S-2