Pemkab Lebak: Stunting dan Kemiskinan Ekstrem 2024 Turun
Foto : ANTARA/HO-DP2KBP3A
Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak saat melayani pemeriksaan kesehatan ibu dan bayi untuk pencegahan anak stunting.
Pemkab Lebak pastikan stunting dan kemiskinan ekstrem 2024 turun
RANGKASBITUNG - Pemerintah Kabupaten Lebak Banten optimistis angka stunting atau kekerdilan yang dialami anak di bawah lima tahun (balita) akibat gagal tumbuh, dan kemiskinan ekstrem di daerahnya tahun 2024 dipastikan menurun.
"Kita berkolaborasi melibatkan organisasi perangkat daerah -OPD-, kementerian, lembaga, pelaku usaha, swasta dan elemen masyarakat untuk penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem," kata Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Lebak Hj Tuti Nurasiah di Rangkasbitung Lebak, Jumat.
Dia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Lebak terus berupaya dan ikhtiar untuk menurunkan pravalensi stunting dengan mengalokasikan anggaran Rp184 miliar, untuk penanganan strategi intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif yang dilakukan oleh 18 OPD.
Selain itu juga untuk alokasi penanganan kemiskinan ekstrem sebesar Rp500 miliar, dengan strategi untuk peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat dan mengurangi kantong kemiskinan ekstrem.
Bahkan, pihaknya juga melibatkan 22 perusahaan yang konsentrasi untuk membantu penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem.
"Kami berharap dengan kolaborasi itu dapat menjadi wadah untuk memperkuat komitmen dan kerja sama dalam mewujudkan Indonesia maju dan sejahtera," katanya.
Menurut dia, selama ini penangananstunting dan kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama, sehingga diperlukan kolaborasi dan sinergisitas, antar-pemangku kepentingan untuk mengatasinya.
Saat ini, lokus penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem tersebar di 10 desa di enam kecamatan, antara lain Rangkasbitung, Maja, Leuwidamar, Cijaku, Cimarga, dan Cibadak.
Masing-masingOPD itu memiliki peran penting sesuai fungsi dan tugasnya, seperti PUPR merealisasikan pembangunan sarana air bersih, Dinas Permukiman dengan membangun rumah tidak layak huni (RTLH).
Begitu juga Dinas Kesehatan melakukan pemeriksaan kesehatan ibu hamil dan bayi serta anak balita, serta Dinas Sosial menyalurkan bantuan makanan.
Kemudian Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Ketahanan Pangan melakukan operasi pasar murah, juga Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan Kesehatan Hewan memberikan bantuan benih cabai, sayuran, buah -buahan serta peternakan kambing.
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Lebak memberikan aneka makanan bergizi terhadap anak stunting dan keluarga rawan stunting, serta pemberian akseptor KB.
Selanjutnya, Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Koperasi serta UKM dengan menyediakan lapangan pekerjaan juga pendampingan terhadap pelaku UMKM.
Perusahaan-perusahaan itu juga memberikan CSR maupun bantuan lainnya untuk peningkatan status gizi dan pendapatan ekonomi dengan diterima bekerja di perusahaan tersebut.
"Kami berkerja berkolaborasi sesuai tugas dan fungsi yang diberikan tanggung jawab oleh pemerintah daerah agar mampu mengatasi stunting dan kemiskinan ekstrem," kata Tuti.
Tuti menjelaskan, pihaknya optimistis angka penurunan stunting yang ditargetkan 14 persen tahun 2024 dipastikan di Kabupaten Lebak bisa direalisasikan .
Berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi anak stunting di Lebak sebesar 27,5 persen, yang artinya dari 100 anak yang ada di Lebak, 27 di antaranya mengalami stunting.
Namun demikian , jumlah penanganan stunting di Kabupaten Lebak berjalan baik setelah dilakukan pengukuran tubuh kepada 108 ribu balita yang dinyatakan stunting berdasarkan "by name by adress" atau sesuai nama dan alamat tercatat 3.736 balita, padahal tahun sebelumnya 4.618 orang.
"Kami meyakini angka prevalensi stunting dipastikan menurun 14 persen sesuai target Presiden Jiko Widodo pada 2024," katanya.
Redaktur : -
Penulis : Antara, Alfred
Komentar
()Muat lainnya