Percepat Penyaluran BSU, Kantor Pos Buka Hingga Malam dan Hari Minggu

JAKARTA - Untuk mempercepat penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) sekaligus memberi kemudahan kepada para penerima, PT Pos Indonesia (Persero) memperpanjang jam layanan Kantor Pos hingga malam dan hari Minggu.

"Jika biasanya Kantor Pos hanya beroperasi Senin hingga Sabtu, maka dalam rangka percepatan penyaluran BSU Kantor Pos buka Senin hingga Minggu. Jam pelayanan di Kantor Pos pun diperpanjang. Hal tersebut dilakukan PT Pos Indonesia demi memberikan kemudahan dan keleluasaan bagi pekerja," kata Ketua Satgas Bansos PT Pos Indonesia (Persero) Hendrasari dalam keterangan tertulisnya, Jumat (4/11).

Dia menambahkan biasanya layanan kantor pos mulai pukul 08.00 hingga pukul 20.00. Dengan dengan ada penyaluran BSU ini pihaknya memberikan kesempatan kepada pekerja yang tidak bisa meninggalkan pekerjaan pada jam kerja. Di mana setelah pulang kerja, mereka bisa mampir ke Kantor Pos dan menguangkan hak mereka sebagai penerima BSU.

Hendrasari mengatakan bahwa BSU diberikan sebesar Rp600 ribu kepada pekerja bergaji maksimal Rp3,5 juta per bulan, dengan syarat harus terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan hingga Juli 2022. Pihaknya sudah siapkan pencairan BSU mulai Rabu, 2 November 2022, serentak disalurkan di Kantor Pos seluruh Indonesia.

Hingga saat ini prosesnya berjalan lancar. PT Pos Indonesia juga telah mempersiapkan skema pencairan di Kantorpos untuk mencegah terjadinya penumpukan antrean saat pekerja mencairkan BSU.

"Antisipasi membeludak (antrean) kami memyiapkan prosesnya yaitu pertama, penerima BSU akan dilayani oleh petugas melakukan proses verifikasi, kelengkapan data. Kemudian, jika persyaratan sudah sesuai, maka penerima akan pindah ke loket bayar. Petugas akan melakukan perekaman foto penerima (face recognition) dan KTP penerima. Kemudian, mereka menerima uang BSU 600 ribu rupiah dan menandatangani tanda terima. Bukti penerimaan BSU ada dua, yakni tanda terima dan foto wajah penerima sebagai bentuk pertanggunganjawaban PT Pos," katanya.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia (Persero), Haris mengatakan penyaluran BSU ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pos Indonesia.

Di samping merupakan hal pertama, juga terkait terbatasnya data penerima BSU. Pihaknya berkoordinasi dengan Kemnaker, BPJS Ketenagakerjaan dan pic berbagai perusahaan tempat penerima BSU bekerja untuk memastikan kota / lokasi tempat bekerja masing-masing penerima BSU.

Sejauh ini, pihaknya gencar melakukan sosialisasi kepada penerima BSU untuk mengecek apakah mereka masuk dalam daftar penerima BSU.

"Target penyaluran BSU hingga akhir November 2022. Kami optimistis bisa selesai lebih cepat dalam dua atau tiga minggu. PT Pos akan semakin menggencarkan publikasi mengenai pencairan BSU di Kantor Pos," katanya.

Haris juga menjelaskan ada pun alur pengecekan BSU, masyarakat bisa mengecek informasi melalui, situs bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, bsu.kemnaker.go.id jika sudah dinyatakan sebagai penerima subsidi upah,penerima BSU dapat memastikan apakah yang bersangkutan terdaftar sebagai penerima BSU di Pos Indonesia dengan melakukan pengecekan NIK EKTP melalui aplikasi andalan Pos Indonesia yaitu Pospay, setelah download aplikasi Pospay dan mengeklik tombol informasi warna merah pada tampilan awal Pospay di pojok kanan bawah dan mengklik logo Kemnaker, kemudian calon penerima BSU dapat memilih opsi "BSU Kemnaker 1" pada kolom "Jenis Bantuan". kemudia pengguna diminta menyiapkan e-KTP dan mengeklik tombol "Ambil Foto Sekarang".

"Selanjutnya, klik tombol kamera dan hasil foto e-KTP harus jelas agar terbaca sistem. Pengguna langsung melengkapi seluruh data penerima dan klik lanjutkan. Jika NIK dan data lain yang diinput sesuai dengan data penerima BSU Kemnaker, maka pada aplikasi Pospay penerima BSU akan muncul QRCode pada aplikasi Pospay. Dan kepada seluruh penerima BSU telah dicreatekan rekening secara kolektif, namun Pos Indonesia membantu proses pencairan dana BSU secara tunai kepada para penerima BSU untuk itu kami akan menyesuaikan lokasi pembayaran dengan perusahaan masing-masing," tutupnya.