Percepat Penurunan "Stunting"

Untuk itu, Ma'ruf Amin minta BKKBN memetakan daerah-daerah dengan angka kekerdilan anak cukup tinggi. Dengan begitu, penanganannya sesuai dengan karakter tiap daerah.

Menurut Masduki, Wapres minta agar BKKBN memetakan daerah-daerah yang memiliki kasus stunting tinggi. Terpetakannya daerah-daerah yang tinggi stunting-nya itu penting agar dapat dilakukan rencana aksi secara lebih khusus per wilayah, sesuai dengan karakter daerah masing-masing.

Penanganan stunting berbagai daerah juga dapat menggunakan pendekatan kearifan lokal, sehingga memanfaatkan sumber gizi tiap daerah. Wapres memberi contoh di Nusa Tenggara Timur, di mana masyarakat setempat memanfaatkan sumber daya alam daun kelor sebagai biskuit untuk menambah gizi anak-anak.

"Tiap daerah punya kearifan lokal sendiri-sendiri. Dengan demikian, ibu-ibu atau keluarga dapat mulai sejak dini. Dengan kearifan lokalnya, mereka bisa memanfaatkan sumber-sumber gizi setempat secara maksimal," jelasnya.

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. BKKBN menyiapkan tim pendamping keluarga, terdiri atas bidan, kader lapangan, dan kader PKK. Mereka akan melakukan sosialisasi terkait penanganan stunting kepada masyarakat. BKKBN juga akan memberi pelatihan kepada 600.000 tenaga penyuluh lapangan secara bertahap mulai Januari 2022.

"Sebanyak 600.000 tenaga akan bergerak secara nasional ke setiap kecamatan, terutama di daerah-daerah dengan stunting tinggi," ujarnya. Hay/Ant/G-1