Percepat Penurunan "Stunting"

JAKARTA - Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) diminta untuk mempercepat target penurunan angka kekerdilan anak atau stunting. Permintaan ini disampaikan
Wakil Presiden Ma'ruf Amin, di Jakarta, Rabu (1/12).

Juru Bicara Wapres, Masduki Baidlowi, mengatakan harapan Wapres itu disampaikan kepada Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo dalam pertemuan di Istana Wapres. "Wapres memerintahkan BKKBN untuk melakukan langkah-langkah percepatan penanganan stunting," ujarnya.

Adapun target penurunan 14 persen harus selesai dalam 2,5 tahun atau tahun 2024. Wapres juga mengimbau BKKBN untuk lebih intensif berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga nonkementerian (K/L) terkait serta pemerintah daerah (pemda) untuk menurunkan angka stunting.

Selain itu, Wapres juga minta agar dilakukan konvergensi program antara K/L dan kabupaten dan kota. Kalau bisa terkoordinasi dengan baik sebab itu kunci keberhasilan. Ini menjadi syarat utama yang diharapkan Wapres.

Pemerintah menargetkan penurunan prevalensi angka stunting di Indonesia mencapai 14 persen pada 2024. Hal itu merupakan salah satu komitmen pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs).

Wapres mengatakan, pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan harus dicapai secara inklusif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. "Pada prinsipnya, kita harus terus memastikan SDGs dicapai dengan upaya inklusif, no one left behind, sehingga tidak ada satu pun orang, wilayah, ataupun negara yang tertinggal," ujar Wapres.

Peta Daerah

Untuk itu, Ma'ruf Amin minta BKKBN memetakan daerah-daerah dengan angka kekerdilan anak cukup tinggi. Dengan begitu, penanganannya sesuai dengan karakter tiap daerah.

Menurut Masduki, Wapres minta agar BKKBN memetakan daerah-daerah yang memiliki kasus stunting tinggi. Terpetakannya daerah-daerah yang tinggi stunting-nya itu penting agar dapat dilakukan rencana aksi secara lebih khusus per wilayah, sesuai dengan karakter daerah masing-masing.

Penanganan stunting berbagai daerah juga dapat menggunakan pendekatan kearifan lokal, sehingga memanfaatkan sumber gizi tiap daerah. Wapres memberi contoh di Nusa Tenggara Timur, di mana masyarakat setempat memanfaatkan sumber daya alam daun kelor sebagai biskuit untuk menambah gizi anak-anak.

"Tiap daerah punya kearifan lokal sendiri-sendiri. Dengan demikian, ibu-ibu atau keluarga dapat mulai sejak dini. Dengan kearifan lokalnya, mereka bisa memanfaatkan sumber-sumber gizi setempat secara maksimal," jelasnya.

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. BKKBN menyiapkan tim pendamping keluarga, terdiri atas bidan, kader lapangan, dan kader PKK. Mereka akan melakukan sosialisasi terkait penanganan stunting kepada masyarakat. BKKBN juga akan memberi pelatihan kepada 600.000 tenaga penyuluh lapangan secara bertahap mulai Januari 2022.

"Sebanyak 600.000 tenaga akan bergerak secara nasional ke setiap kecamatan, terutama di daerah-daerah dengan stunting tinggi," ujarnya. Hay/Ant/G-1