Percepat Digitalisasi UMKM dengan E-katalog

Kota Probolinggo - Pemerintah Kota Probolinggo mempercepat digitalisasi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan mengajak para pelaku usaha melakukan pendaftaran katalog elektronik (e-katalog) pemerintah.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (DKUMP) Kota Probolinggo menggelar "Bimbingan Teknis Percepatan dan Pendampingan Pelaku Usaha Mikro Ke E-Katalog Pemerintah" yang dihadiri Wali Kota Probolinggo Aminuddin dan Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari di Puri Manggala Bhakti, Selasa.

"Saya optimistis bahwa perekonomian Kota Probolinggo ke depan akan semakin baik karena didukung oleh posisi strategis Kota Probolinggo, baik dari jalur darat maupun laut," kata Wali kota Aminuddin.

Menurutnya perekonomian di Kota Probolinggo dengan semakin terbuka jalur transportasi khususnya transportasi laut, di mana pelabuhan Tanjung Tembaga itu sudah mulai melakukan bongkar muat tingkat nasional, dalam proses ke depan akan menjadi pelabuhan internasional.

"Nah itu akan menjadi peluang bagi kami untuk meningkatkan perekonomian dan tentu akan mempengaruhi keramaian maupun transaksi ekonomi, kemudian ke depan juga jalur transportasi darat, melalui kereta api, itu yang tadinya cuma satu track, Insya Allah nanti menjadi dua track," tuturnya.

Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi tersebut, lanjut dia, perlu dilakukan percepatan dan perluasan pemasaran produk, salah satunya melalui pendaftaran UMKM ke e-katalog pemerintah. Langkah itu juga sejalan dengan misi kepemimpinan dalam pengentasan kemiskinan.

"Supaya daya beli masyarakat meningkat, perekonomian bergerak dan akhirnya saya berharap kemiskinan di Kota Probolinggo ini makin turun, semakin hilang,” katanya.

Bimbingan teknis itu menghadirkan sejumlah narasumber antara lain anggota Komisi II DPRD Kota Probolinggo serta perwakilan dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemkot Probolinggo dengan materi mencakup kebijakan pengembangan usaha UMKM melalui digital marketing.

Peningkatan kualitas produk UMKM melalui sertifikasi dan standarisasi produk, serta transformasi digital dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.