Peran Bulog Perlu Dioptimalkan

Pemerintah harus memiliki perangkat kuat agar harga besar yang ditetapkan melalui kebijakan HET bisa tercapai.

JAKARTA - Kebijakan pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras dinilai sebagai salah satu upaya mengklasifikasikan komoditas tersebut dari volatile foods menjadi administered goods. Untuk mendukung efektivitas kebijakan tersebut, pemerintah perlu mengoptimalkan peran Bulog untuk menyerap gabah petani sebesar-besarnya.

Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi), Bayu Krisnamurthi, menilai melalui penetapan HET, pemerintah ingin menjadikan beras sama halnya dengan bahan bakar minyak (BBM) dan tarif listrik sebagai harga yang diatur pemerintah atau administered prices.

"Kebijakan tersebut sah-sah saja karena merupakan pilihan pemerintah, sehingga setiap stakeholders atau pemangku kepentingan yang terlibat di dalamnya, mulai dari petani, pengusaha gilingan padi, pedagang pasar tradisional, dan toko modern harus tunduk," kata Bayu dalam diskusi bertajuk Menimbang Untung Rugi Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras yang diselenggarakan Center for Strategic International Studies (CSIS), di Jakarta, Kamis (7/9).

Kendati demikian, jelas Bayu, kebijakan tersebut seharusnya efektif dan tidak sebaliknya justru menimbulkan gejolak harga di tingkat petani dan konsumen. Sebagai konsekuensi penetapan HET, lanjut Bayu, maka sifatnya harus terencana dan memiliki preferensi harga sehingga pemerintah harus memiliki perangkat yang kuat agar harga yang ditetapkan bisa tercapai.
Halaman Selanjutnya....