Peran Bulog Perlu Dioptimalkan

Pemerintah harus memiliki perangkat kuat agar harga besar yang ditetapkan melalui kebijakan HET bisa tercapai.

JAKARTA - Kebijakan pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras dinilai sebagai salah satu upaya mengklasifikasikan komoditas tersebut dari volatile foods menjadi administered goods. Untuk mendukung efektivitas kebijakan tersebut, pemerintah perlu mengoptimalkan peran Bulog untuk menyerap gabah petani sebesar-besarnya.

Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi), Bayu Krisnamurthi, menilai melalui penetapan HET, pemerintah ingin menjadikan beras sama halnya dengan bahan bakar minyak (BBM) dan tarif listrik sebagai harga yang diatur pemerintah atau administered prices.

"Kebijakan tersebut sah-sah saja karena merupakan pilihan pemerintah, sehingga setiap stakeholders atau pemangku kepentingan yang terlibat di dalamnya, mulai dari petani, pengusaha gilingan padi, pedagang pasar tradisional, dan toko modern harus tunduk," kata Bayu dalam diskusi bertajuk Menimbang Untung Rugi Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras yang diselenggarakan Center for Strategic International Studies (CSIS), di Jakarta, Kamis (7/9).

Kendati demikian, jelas Bayu, kebijakan tersebut seharusnya efektif dan tidak sebaliknya justru menimbulkan gejolak harga di tingkat petani dan konsumen. Sebagai konsekuensi penetapan HET, lanjut Bayu, maka sifatnya harus terencana dan memiliki preferensi harga sehingga pemerintah harus memiliki perangkat yang kuat agar harga yang ditetapkan bisa tercapai.

"Ini jadi tantangan bagi penegakan hukum (Satgas Pangan-red) jika aturannya tidak jelas, karena mereka harus mengawasi 21 juta petani beras, 180 ribu pengusaha gilingan padi puluhan ribu distributor dan sekitar 25 ribu minimarket," kata Bayu.

Bayu menilai kebijakan penetapan HET bisa efektif jika peran Bulog dimaksimalkan dengan memberi mereka keleluasaan menyerap gabah atau beras dari petani, sehingga mereka memiliki stok beras nasional hingga 70 persen, jangan seperti sekarang cadangan mereka cuma 8 persen dari total stok nasional.

"Keragaman dan variasi akan membuat sulit kebijakan ini sehingga Bulog harus diberi keleluasaan mendominasi stok nasional, seperti Pertamina untuk distribusi BBM," kata Bayu.

Dengan demikian, Bulog bisa mengintervensi pasar dengan cadangan yang besar jika ada spekulan beras yang mencoba memainkan harga untuk mencari keuntungan.

Atur Mutu

Sekretaris Badan Ketahanan Pangan (BKP), Mulyadi Hendiawan, mengatakan pertimbangan pemerintah perlu menetapkan HET beras untuk mengatur mutu beras itu sendiri yang variannya terlalu banyak.

"Supaya ada kejelasan mutu tidak usah terlalu banyak varian agar tidak menyulitkan konsumen. Ini alasan simplifikasi mutu, jadi mediumnya satu saja. Beras medium boleh curah boleh kemasan, sedangkan beras premium harus kemasan dan ditulis premium, ini akan menjadi standar SNI," kata Mulyadi.

Menurut dia, stok beras nasional saat ini aman di mana dari target 69 juta ton, sekarang stoknya 75 juta ton dan pada akhir tahun diperkirakan mencapai 85 juta ton.

Wakil Satgas Pangan, Brigjen Pol Agung Setya, mengatakan pihaknya ingin menstabilkan bahan pokok melalui koordinasi dengan stakeholders, memastikan ketersediaan stok, distribusi bahan pokok yang lancar dan memastikan masyarakat mendapat harga yang adil serta melakukan penegakan hukum di bidang pangan.

"Kita tidak bisa memidanakan HET karena pelaku bisnisnya sendiri mengakui bahwa mereka sudah keliru dalam praktik bisnisnya. Yang kami akan pelototi importasi beras, ternyata tidak sepenuhnya benar," katanya. bud/E-10