"People Power"

Ketua Dewan Penasihat BPN Prabowo-Sandi, Amien Rais, melontarkan pernyataan yang kontroversial saat menghadiri aksi 313 di kompleks Masjid Sunda Kelapa, Minggu (31/3). Politikus senior Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengancam akan menggunakan people power atau gerakan rakyat bila terjadi kecurangan yang sifatnya terukur, sistematis dan masif, dalam Pilpres 2019.

Dia menolak menggunakan jalur hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK). Aksi yang dihadiri sejumlah ormas seperti FUI, FPI, dan Persaudaraan Alumni 212 tersebut diklaim sebagai pengingat kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar tidak berbuat curang dalam penyelenggaraan Pemilu 17 April 2019. Amien memastikan, jika nantinya massa digerakkan, situasi masih tetap damai.

Publik menyayangkan pernyataan Amien Rais itu. Pengerahan massa itu bisa dimaklumi jika suatu negara tidak punya lembaga hukum yang bisa memfasilitasi sengketa pemilu. Negeri ini memiliki Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai saluran sengketa proses pemilu. Bahkan, jika terjadi dugaan pelanggaran etik, penyelenggara pemilu, bisa dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Selain itu, ada pula MK yang menjadi saluran untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Malah mantan Ketua MPR itu salah satu pencetus lahirnya MK. Amien Rais, lewat pernyataannya tersebut seperti tak percaya pada mekanisme penyelesaian konflik dalam negara demokrasi. Padahal ini pada 1998 silam dia perjuangkan bersama mahasiswa dan rakyat.

Kita berharap ucapan Amien Rais yang ingin people power tak lebih sebagai peringatan sekaligus bagian perang urat syaraf. Peringatan karena penyelenggara pemilu selalu berpotensi membuat kekeliruan. Perang urat syaraf karena capres dan partai yang dia dukung terancam kalah di pemilu nanti.
Halaman Selanjutnya....