"People Power"

Ketua Dewan Penasihat BPN Prabowo-Sandi, Amien Rais, melontarkan pernyataan yang kontroversial saat menghadiri aksi 313 di kompleks Masjid Sunda Kelapa, Minggu (31/3). Politikus senior Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengancam akan menggunakan people power atau gerakan rakyat bila terjadi kecurangan yang sifatnya terukur, sistematis dan masif, dalam Pilpres 2019.

Dia menolak menggunakan jalur hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK). Aksi yang dihadiri sejumlah ormas seperti FUI, FPI, dan Persaudaraan Alumni 212 tersebut diklaim sebagai pengingat kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar tidak berbuat curang dalam penyelenggaraan Pemilu 17 April 2019. Amien memastikan, jika nantinya massa digerakkan, situasi masih tetap damai.

Publik menyayangkan pernyataan Amien Rais itu. Pengerahan massa itu bisa dimaklumi jika suatu negara tidak punya lembaga hukum yang bisa memfasilitasi sengketa pemilu. Negeri ini memiliki Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai saluran sengketa proses pemilu. Bahkan, jika terjadi dugaan pelanggaran etik, penyelenggara pemilu, bisa dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Selain itu, ada pula MK yang menjadi saluran untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Malah mantan Ketua MPR itu salah satu pencetus lahirnya MK. Amien Rais, lewat pernyataannya tersebut seperti tak percaya pada mekanisme penyelesaian konflik dalam negara demokrasi. Padahal ini pada 1998 silam dia perjuangkan bersama mahasiswa dan rakyat.

Kita berharap ucapan Amien Rais yang ingin people power tak lebih sebagai peringatan sekaligus bagian perang urat syaraf. Peringatan karena penyelenggara pemilu selalu berpotensi membuat kekeliruan. Perang urat syaraf karena capres dan partai yang dia dukung terancam kalah di pemilu nanti.

Sebagai sebuah peringatan, alangkah bijak bila semua pihak mencari dan menemukan akar masalahnya. Ini penting, agar tidak ada kesalahpahaman yang hanya berujung kepada benturan antaranak bangsa.

Kita berharap penyelenggara pemilu dan pemerintah bisa membenahi segala kekurangan dan peluang kecurangan agar Pemilu 2019 berlangsung aman, jujur dan adil.

Sebagai peringatan, wacana people power tentu harus disikapi dengan bijak. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi menjelang pemilu harus diproses secara adil dan tidak memihak. Publik menunggu konsistensi penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum.

Jika penyelenggara pemilu dan aparat hukum mengabaikan pelanggaran-pelanggaran secara telanjang, dikhawatirkan kekecewaan publik akan menumpuk dan makin membesar. Ini yang perlu diantisipasi.

Kita berharap Pemilu 2019 berlangsung sesuai dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dengan cara itu kualitas demokrasi bisa meningkat, sehingga pemimpin yang dihasilkan legitim.

Pemilu Serentak 2019 sebagai ajang pesta demokrasi rakyat Indonesia sudah semestinya berjalan aman dan damai. Tak ada satu pun pihak yang ingin terpecah belah hanya karena perbedaan pilihan politik. Pemilu yang damai menjadi indikator suksesnya sebuah perhelatan pesta demokrasi.

Harus diakui, ruang publik saat ini diisi riuh intrik kontestasi politik yang dipertontonkan, khususnya oleh kedua belah pihak yang akan bertarung pada Pilpres 2019. Sirkus politik yang penuh dengan adu sensasi ini cenderung mengabaikan substansi, gagasan, dan visi misi.

Padahal publik mengharapkan perdebatan antarkontestan di ruang publik diisi dengan adu gagasan, yang membuka mata rakyat bahwa mereka memang pantas dipilih pada Pemilu 2019. Pemilu yang berkualitas membutuhkan sinergitas dari seluruh pihak terkait.

Hentikanlah adu sensasi di antara elite politik yang tak ada sangkut pautnya dengan kesejahteraan rakyat. Mulailah dengan kampanye sehat yang dapat mencerdaskan publik tanpa retorika saling menjatuhkan. Pilihan boleh berbeda, tapi persatuan harus tetap dijaga karena kita semua saudara.