Penyusunan Dapil Masih Bermasalah

Juga tidak adanya penjelasan dan argumentasi dalam setiap keputusan perubahan peta dapil. " Prinsip kekompakan (kohesivitas) yang berguna sebagai instrumen kontra gerrymandering juga tidak diterapkan," ujarnya. Parahnya lagi kata August, dapil bermasalah atau melanggar prinsip integralitas wilayah (gerrymandering) di Pemilu 2014 tidak dibereskan.

Lalu, pada Pemilu 2019 justru memunculkan dapil-dapil bermasalah yang baru. August sendiri mencatat pada Pemilu 2009, terdapat 15 dapil DPRD kabupaten atau kota bermasalah tersebar di 10 provinsi. Kemudian pada Pemilu 2014, terdapat 32 dapil DPRD kabupaten atau kota bermasalah yang meliputi 14 provinsi.

"Nah, di Pemilu 2019, terdapat 24 provinsi yang terpapar oleh 45 dapil DPRD kabupaten atau kota bermasalah," ujarnya. August sendiri melihat setelah 4 kali pemilu demokratis, profesionalisasi penyelenggara pemilu, khususnya terkait isu daerah pemilihan, tidak terjadi. Tidak ada prioritas yang jelas untuk menyelesaikan sejumlah dapil bermasalah.

Justru menambah daftar inventaris masalah baru. Pembiaran atas masalah lama dan munculnya masalah baru, merupakan sinyal kuat lemahnya pemahaman, supervisi KPU pada jajaran tingkat bawah. Dan absennya penghormatan terhadap ketentuan peraturan dalam hal ini UU dan PKPU. "Potret masalah yang terjadi, menunjukkan sinyal kuat bahwa Bawaslu tidak menjalankan fungsi dan kewenangannya secara optimal," katanya.

Penambahan Kursi DPR
Halaman Selanjutnya....