Kebijakan Finansial
Penyempurnaan Peraturan DHE demi Ketahanan Ekonomi RI
Foto : BPMI SETPRES/MUCHLIS JR
Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto
Kebijakan pemerintah itu dipertanyakan karena selama ini DHE hanya diwajibkan masuk ke dalam sistem keuangan Indonesia. "Anehnya, tidak diatur jangka waktu dan jumlah wajib parkir di Indonesia. Padahal, pengusaha selalu memerlukan dana sehingga harus ada kejelasan," kata Pelaksana Tugas Ketua Bidang Perdagangan dan Promosi Gapki, M. Fadhil Hasan.
Fadhil mengatakan, selama ini eksportir kerap hanya memasukkan dana hasil ekspornya ke dalam negeri beberapa saat sebelum dipindahkan kembali ke luar negeri.
Redaktur : Redaktur Pelaksana
Penulis : Redaktur Pelaksana
Komentar
()Muat lainnya