Penyandang Disabilitas Bukan Warga Kelas Dua

Lebih lanjut, Agus mengatakan setelah terbitnya Undang-Undang tersebut, maka tahap lanjutannya ialah implementasinya yang harus mampu diwujudkan oleh semua pihak dari berbagai sektor.

"Kami ajak semua pihak bersama mewujudkan kesamaan hak dan ksempatan bagi saudara penyandang disabilitas agar bisa hidup lebih sejahtera, mandiri, dan nyaman tanpa diskriminasi. Harus muncul gerakan inklusi di Indonesia. Semua lini harus memastikan keterlibatan dari dan bagi penyandang disabilitas," katanya.

Agus menyebutkan, prestasi membanggakan atlet-atlet penyandang disabilitas pada gelaran Asian Para Games 2018 membuktikan bahwa mereka pun mampu dan sanggup meraih prestasi membanggakan saat mendapatkan kesempatan dan kepercayaan. "Maka semestinya hak-hak lain bagi penyandang disabilitas pun dipenuhi dan dipastikan multisektoral turut mendukungnya," katanya.

Misalnya saja dalam hal pemenuhan kuota karyawan di perusahaan yang mensyaratkan minimal dua persen merupakan penyandang disabilitas. Khusus untuk Kementerian Sosial, Agus meminta kuotanya lebih dari dua persen.

Ketua Umum Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia, Gufron Sakaril, menyambut baik acara tersebut. "Kami berharap andai peringatan Hari Disabilitas Internasional semacam ini dilaksanakan setiap hari sehingga disabilitas akan lebih baik lagi. Karena melalui momentum ini publik terus diingatkan bahwa kita semua setara dan hak-hak dasar kami juga harus dipenuhi seperti halnya warga negara Indonesia yang lain," katanya.
Halaman Selanjutnya....