Penurunan Kesuburan Lahan Ganggu Produksi Pangan

JAKARTA - Pemerintah akan mengandalkan mekanisasi pertanian bersama pompanisasi untuk meningkatkan produksi pangan. Namun, salah satu masalah yang mengganggu produktivitas pangan nasional adalah penurunan tingkat kesuburan lahan.

Kepala Pusat Pengkajian dan Penerapan Agroekologi Serikat Petani Indonesia (SPI), Muhammad Qomarunnajmi, mengatakan sebagian besar lahan mempunyai kandungan bahan organik di bawah lima persen potential of hydrogen (pH) atau tanahnya juga cenderung asam. Karena itu, dibutuhkan upaya untuk meningkatkan pH tanah.

"Kandungan bahan organik harus ditingkatkan untuk menggenjot produksi," tegas Qomar kepada Koran Jakarta, Rabu (26/6).

Dia menjelaskan target peningkatan produksi secara nasional, juga harus bisa didetailkan di tingkatan lapangan, dan menjadi target peningkatan per luasan lahan. Dia mencontohkan peningkatan produksi 1 ton per hektare (ha) setara dengan peningkatan 100 gram per meter persegi (m2), sekitar peningkatan 3 ribu bulir padi per meter.

Dihitung target peningkatan produksi per rumpun, di kisaran 350-400 bulir per rumpun atau nambah sekitar dua anakan atau rumpun. "Untuk nambah dua anakan per rumpun ini, banyak sekali alternatif yang bisa dilakukan yakni menambah zat pas perendaman, menanam pindah umur muda, menerapkan poc pertumbuhan di mingu pertama setelah penanaman, menetralkan pH tanah, menambah bahan organik, mengatur air, agar tidak terlalu banyak air di fase pertumbuhan," papar Qomar.

Hal lainnya, lanjut dia, dengan menggunakan benih yang potensi produksinya tinggi. Melakukan salah satu saja dari hal di atas, sudah bisa meningkatkan potensi produksi. Menurut Qomar, tanpa langkah ini, pemerintah bakal kesulitan untuk memenuhi cadangan pangan pemerintah.

Penguatan Stok

Untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menekankan pentingnya penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) sebagai instrumen pemerintah dalam menjaga kestabilan pasokan dan harga pangan.

"CPP ini dikelola oleh BUMN pangan. Saya berharap seluruh pihak stakeholder pangan melihat ini semua sehingga kita bisa meningkatkan cadangan pangan kita ke depan," ujar Arief dalam seminar nasional Strategi Mewujudkan Swasembada Pangan Menuju Indonesia Emas 2045, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (25/6).

Dia menyebutkan stok level masing-masing komoditas pangan strategis yang menjadi CPP berdasarkan Perpres 125 tahun 2022, idealnya berkisar 5-10 persen dari kebutuhan nasional. Dia mencontohkan, untuk komoditas beras, kebutuhan beras tahunan sekitar 31,2 juta ton sehingga untuk stok beras yang dimiliki pemerintah minimal sejumlah 1,5 juta ton. Adapun saat ini, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Bulog mencapai 1,6 juta ton.

Penguatan CPP merupakan langkah strategis untuk memastikan ketersediaan pangan yang stabil dan harga terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. "Pemenuhan stok beras ini harus diprioritaskan berasal dari produksi dari dalam negeri. Karena itu, kami mendukung sepenuhnya Kementerian Pertanian dalam melakukan upaya peningkatan produksi di tengah tantangan dan dinamika lingkungan strategis," ujar Arief.

Sementara itu, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyampaikan untuk meningkatkan produksi pangan, Kementan mengupayakan berbagai langkah strategis antara lain dengan memastikan ketersediaan sumber daya air melalui pompanisasi dengan target satu juta hektare.

Pompanisasi merupakan pendistribusian air dari sungai melalui pemasangan pompa dan pipa untuk irigasi sawah, yang menjadi solusi untuk meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dan jumlah produksi padi di tengah ancaman El Nino. Selain itu, pihaknya juga mengoptimalkan 61 waduk dengan potensi melayani irigasi mencapai 393 ribu hektare lahan.