Penjaminan Kredit Korporasi dan UMKM Timpang

JAKARTA - Komitmen pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi salah satunya dengan menjamin kredit modal kerja baru untuk sektor korporasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kurang adil serta timpang dari segi nilai jaminan.

Untuk penjaminan kredit UMKM pemerintah mengalokasikan dana sebesar lima triliun rupiah ditambah penyertaan modal negara (PMN) di Askrindo dan Jamkrindo sebesar enam triliun rupiah. Sedangkan untuk korporasi kendati belum disebut nilainya. Namun dengan asumsi pemerintah menjamin 60 persen hingga 80 persen kredit korporasi yang diharapkan bisa tersalur kredit baru hingga 100 triliun rupiah, maka nilai penjaminan dari pemerintah berkisar 60-80 triliun rupiah.

Pakar ekonomi dari Universitas Brawijaya Malang, Munawar Ismail, kepada Koran Jakarta, Rabu (29/7), mengatakan keberpihakan pemerintah kepada korporasi lewat penjaminan kredit di tengah krisis akibat pandemi, berpeluang meningkatkan disparitas serta jumlah masyarakat miskin. Pasalnya, usaha kecil dengan sifat padat tenaga kerja yang tidak tercakup dalam program tersebut akan lebih sulit mengatasi himpitan krisis yang ada.

"Pemerintah ingin menyelamatkan korporasi besar yang terlanjur punya ikatan dengan makroekonomi kita, tetapi dalam konteks kesejahteraan, korporasi lebih bersifat padat modal, sedangkan UMKM justru menyerap lebih banyak tenaga kerja, dan kalau yang kecil-kecil ini diselamatkan akan berdampak lebih luas bagi masyarakat," kata Munawar.
Halaman Selanjutnya....