Pengusaha yang Timbun Minyak Goreng Jadi Musuh Negara

Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri sendiri telah memperingatkan pelaku usaha agar tidak menimbun minyak goreng. Sebab, tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dipidanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadhan, mengatakan Polri melalui Satgas Pangan mendukung dan mengawal kebijakan pemerintah dalam upaya ketersediaan dan stabilisasi harga minyak goreng di Indonesia.

Polri bersama-sama dengan stakeholder terkait melakukan monitoring, pengecekan langsung dan operasi pasar guna memastikan ketersediaan aman, distribusi lancar dan harga penjualan sesuai yang ditetapkan pemerintah.

Pelaku usaha yang melakukan penimbunan dapat disangkakan Pasal 107 jo Pasal 29 Ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan jo Pasal 11 Ayat 2 Perpres 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

"Pelaku usaha yang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/ atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1) (UU Perdagangan) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/ atau pidana denda paling banyak 50 miliar rupiah," katanya.
Halaman Selanjutnya....