Pengusaha yang Timbun Minyak Goreng Jadi Musuh Negara

JAKARTA - Pemerintah bertanggung jawab penuh menjaga stabilitas pasokan kebutuhan dalam negeri, sehingga harga tidak melonjak karena stok barang tidak ada di pasar. Sebab itu, dengan aparat penegak hukum yang melekat pada pemerintah, maka dalam kasus ketiadaan pasokan di masyarakat sudah sewajarnya mereka menelusuri dan mencari tahu permasalahannya.

Penasihat senior Indonesia Human Right Committee for Social Justice (IHCS), Gunawan, di Jakarta, Senin (21/2), mengatakan tindakan saksama diperlukan mengingat minyak goreng tidak hanya penting bagi konsumsi masyarakat, tetapi juga terkait kelangsungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pangan.

Aparat perlu meninjau rantai pasok minyak goreng sejak dari perkebunan sawit kemudian berubah menjadi komoditas internasional berupa minyak sawit mentah (CPO) yang kemudian menjadi produk olahan berupa minyak goreng.

"Sebagai negara produsen CPO terbesar dunia, kalau terjadi kelangkaan minyak goreng di tingkat hilir, ini kan keanehan luar bisa. Silakan berbisnis, tapi kalau merugikan kepentingan nasional ya jadi musuh negara, termasuk pelaku usaha yang melakukan penimbunan," kata Gunawan.

Perbuatan Melawan Hukum
Halaman Selanjutnya....