Pengentasan Kemiskinan Harus Relevan

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf menilai pengentasan kemiskinan ekstrem harus relevan dengan kondisi saat ini. Pihaknya bersama kementerian dan lembaga terkait akan langsung berdialog dengan kelompok masyarakat tersebut.

“Jadi akan kita coba di beberapa titik. Hasilnya kita matangkan di 2025,” ujar Mensos, di Jakarta, Senin kemarin.

Dia menerangkan, kelompok masyarakat miskin terdiri dari miskin ekstrem, miskin dan rentan. Menurutnya, agar warga miskin ekstrem bisa naik statusnya menjadi miskin, warga miskin menjadi rentan, dan kelompok rentan naik kelas menjadi stabil.

“Ini yang sedang didiskusikan dengan beberapa simulasi, skema. Nanti tentu bekerja sama dengan kementerian yang lain. Nanti beliau yang akan menindaklanjuti dengan kementerian-kementerian yang lain,” jelasnya.

Dua Pendekatan

Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko mengatakan ada dua pendekatan untuk pengentasan kemiskinan ekstrem. Pertama, penciptaan lapangan kerja dan kedua, penciptaan ekosistem bisnis baru yang membuat masyarakat bisa bertahan.

Dia menerangkan, adanya putus hubungan kerja hingga tutupnya perusahaan bukan sekadar ada gejoolak tapi juga karena digitalisasi dan robotisasi. Dengan demikian, pengentasan kemiskinan memerlukan ekosistem yang tidak rentan terhadap digitalisasi.

“Misalnya ada beberapa sektor yang menurut saya selalu kekurangan. Sektor perawat, kesehatan, dan pendidikan. Jadi itu sektor yang selalu kekurangan tenaga kerja, jadi kita akan prioritaskan kepada sektor-sektor yang selalu kurang suplai tenaga kerja,” terangnya.

Budiman menyebut, ekosistem yang dibentuk diharapkan tak mudah tumbang. Sebab, ia tak ingin mengentaskan kemiskinan seperti cara kerja aspirin.

“Karena kita tidak ingin kasih obat aspiprin, sembuh sebentar dari rasa miskinnya terus jatuh lagi. Nggak, kita ­ingin yang sustainable karena kita ingin menambah kelas ­menengah baru,” tuturnya. ruf/S-2