Pengembangan Tenaga Surya RI Tertinggal di Asean

Berbagi transmisi dalam skema power wheeling sebenarnya menguntungkan konsumen akhir. Tetapi, PLN merasa hal itu merugikan karena uang pembangunan transmisi pakai dana PLN, padahal sebenarnya itu uang APBN.

"Ego PLN harus ditekan demi percepatan transisi ke EBT," tukas Bhima.

Secara terpisah, Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Brawijaya, Malang, sekaligus Presiden Forum Dekan Ilmu-ilmu Sosial (Fordekiis), Andy Fefta Wijaya, mengatakan pemerintah harus memberikan kemudahan dan instentif terhadap pengembangan pemanfaatan energi terbarukan demi keberlanjutan lingkungan. Ketegasan pemerintah diperlukan karena pemain batu bara ini termasuk orang-orang di lingkaran kekuasaan.

"Indonesia sangat tertinggal dibandingkan Vietnam dalam pemanfaatan instalasi tenaga surya. Padahal, teknologi ini merupakan industri hijau yang ramah lingkungan dan sangat didorong agar keberlanjutan lingkungan tetap terjaga," kata Andy.

Pemerintah, katanya, harus memberi kemudahan pelayanan perizinan, kepastian regulasi investasi dan insentif bagi investor dan konsumen dalam sektor instalasi tenaga surya. Di sisi lain, pemerintah seharusnya mengenakan tarif pajak lingkungan yang besar untuk industri yang masih memanfaatkan batu bara seperti PLTU karena pencemaran emisi karbonnya merusak lingkungan.
Halaman Selanjutnya....