Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sistem Irigasi, dan Teknologi untuk Distribusi/Pemasaran Hasil Pertanian

Infrastruktur jaringan utama irigasi untuk kewenangan pemerintah pusat relative lebih baik dibandingkan kewenangan provinsi dan kabupaten/kota karena sebagian masih dalam keadaaan baik (PUPR, 2015). Namun kondisi petak tersier dan kuarter saat ini dalam kondisi memprihatinkan karena dalam keadaan tak terawat.

Tiga pilar lainnya tata kelola, institusi, dan sumber daya manusia menurut data inventarisasi yang dilakukan kementerian PUPR di 17 daerah irigasi strategis nasional yang akan dilakukan modernisasi irigasi mempunyai nilai paling rendah (PUPR 2014, 2015, 2016, 2017, 2018).

Dalam tata kelola irigasi meskipun mempunyai tata aturan berwujud aturan perundangan sampai aturan setingkat peraturan menteri, tetapi hampir tidak dapat dilakukan dengan sepadan dan holistik. Perhatian pemerintah terhadap kegiatan OP irigasi sangat rendah dibandingkan dengan biaya yang dialokasikan untuk pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi.

Besaran angka Kebutuhan Operasi dan Pemeliharaaan (OP) irigasi tidak dapat dilakukan secara sepadan dan selalu lebih kecil dari nilai kebutuhan nyata. Sehingga muncul suatu Operation and Maintenance (OM) paradox yaitu dikatakan bahwa OP itu penting, tetapi tidak pernah dilakukan dengan baik sehingga muncul pemeo "membangun abaikan membangun lagi".

Fungsi irigasi dalam pengembangan produksi padi sangat esensial. Di aras usaha tani peran air untuk memproduksi padi mempunyai kontribusi 16 persen, paling tinggi di antara masukan produksi seperti pupuk, benih, dan alat mesin (Fagi, 1987).