Pengembangan Perpustakaan Jadi Tanggung Jawab Bersama

"Karena kita tahu bahwa hanya ada tiga hal yang menentukan majunya suatu negara, yang pertama adalah visinya jauh ke depan, yang kedua strateginya, dan yang ketiga eksekusinya. Tanpa visi, tanpa strategi, tanpa eksekusi kita akan terus terbelakang. Sehingga diperlukan pemahaman yang sama tentang literasi," jelasnya.

Syarif menegaskan, puncak dari tingkatan literasi adalah kemampuan menciptakan barang dan jasa yang bermutu yang dapat digunakan dalam kompetisi global. Dia meyakini pemerintah daerah akan berkontribusi untuk memiliki kebijakan meningkatkan kemampuan literasi masyarakat Indonesia.

Kondisi kegemaran membaca di Indonesia saat ini mengalami kendala keterbatasan bahan bacaan untuk masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, rasio buku dengan jumlah penduduk masih 1:90. Artinya, satu buku ditunggu 90 penduduk. Padahal idealnya Indonesia memerlukan tiga buku baru tiap orang tiap tahunnya sesuai standar UNESCO. Oleh karena itu, pengadaan koleksi bahan bacaan berbasis lokal konten terus digemakan agar setiap masyarakat di daerah wajib mengetahui asal usul kebudayaan dan kearifan lokalnya.

"Saya kira setiap daerah harus bertanggung jawab untuk menuliskan potensi yang dimiliki daerah tersebut. Penting sekali bagi kita untuk menumbuhkan buku-buku lokal konten untuk masyarakat," jelasnya.

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Bahtiar yang hadir mewakili Menteri Dalam Negeri menyatakan pergelaran Gemilang terasa istimewa yang diselenggarakan bertepatan dengan Hari Kunjung Perpustakaan yang diperingati setiap 14 September. Menurutnya, hal ini merupakan inovasi dalam menggerakkan hal yang tadinya tidak terlalu diminati banyak orang, menjadi sangat menyenangkan.
Halaman Selanjutnya....